TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO –   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo terkait kasus dugaan korupsi dana insentif pajak di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024).

Sekitar 12 orang petugas dari lembaga antirasuah itu datang ke kompleks Pendopo Sidoarjo sekitar pukul 09.00 WIB.

Selama penggeledahan berlangsung, kompleks Pendopo Delta Wibawa yang berada persis di sebelah utara Alun-alun Sidoarjo itu dijaga ketat oleh petugas. Pintu utama diportal dan wartawan dilarang masuk ke area tersebut.

Baca juga: KPK Sempat Cari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Saat OTT, Tapi Tak Ketemu

Petugas KPK terlihat keluar dari area Pendopo Sidoarjo sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menenteng empat koper besar saat berjalan keluar meninggalkan rumah dinas.

Para petugas itu, kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pendopo dengan dikawal polisi.

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) beberapa waktu lalu.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi insentif pajak yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 orang. Namun hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni SW, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor hadir dan menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo kooperatif

Usai upacara, bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu sempat berkomentar tentang kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK di Sidoarjo.

Bupati menegaskan, bahwa pihaknya bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan di BPPD Sidoarjo.

Gus Muhdlor juga menyampaikan, bahwa dirinya beberapa hari belakangan tetap melakukan kegiatan seperti biasa.

Baca juga: Pimpinan KPK Perintahkan Panggil Bupati Sidoarjo dan Lakukan Pemeriksaan

Gus Muhdlor juga memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK.

“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Kami juga memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang," katanya.

Dia juga mengaku, telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tidak boleh terganggu meski sedang ada perkara hukum yang terjadi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Baca juga: Pimpinan KPK Bantah Ingin Lindungi Bupati Sidoarjo dan Limpahkan OTT ke Polisi

“Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK. Dan kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan berorientasi pada pelayanan prima," ujar Bupati Gus Muhdlor.

Penulis: M Taufik

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Geledah Rumah Bupati Sidoarjo, Petugas KPK Bawa Empat Koper