Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota. 

Penanganan yang dimaksud Suharyanto mulai dari pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya. 

Baca juga: Enam Korban Banjir dan Longsor yang Hilang di Pesisir Selatan Sumbar Belum Ditemukan

Terlebih, kata dia, apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan. 

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang pada Senin (11/3/2024). 

"Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus," kata Suharyanto dalam keterangan resmi Humas BNPB pada Selasa (12/3/2024).

Baca juga: 6 Korban Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan Sumbar Dicari, SAR: Total 23 Orang Meninggal Dunia

"Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan," sambung dia.

Dia juga meminta kepada Pemda Sumbar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. 

Ia menegaskan BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya apabila memang dibutuhkan alat berat yang hendak segera dikerahkan. 

"Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya," kata dia. 

Ia menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Korban Meninggal akibat Banjir & Longsor di Sumbar 23 Orang, Tim Masih Cari 6 Korban Hilang

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan terdapat satu kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. 

Menanggapi hal tersebut, Suharyanto meminta agar segera diurus perizinan lahan untuk relokasi. 

"Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti," kata dia. 

Sejalan dengan itu, Suharyanto juga mendorong upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. 

Ia menegaskan tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal. 

"Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur," kata Suharyanto. 

Suharyanto juga mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. 

DTH tersebut, kata dia, nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun yang besarannya Rp500 ribu per kepala keluarga. 

BNPB juga memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 miliar sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat.

Rinciannya adalah Rp350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing Rp250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. 

Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp100 juta. 

Seharyanto mengatakan DSP itu dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras, dan lain sebagainya. 

"Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini," kata dia 

BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa 2 unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, 2 unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, 500 paket hygiene kit, dan 500 lembar selimut.

Selain itu juga 500 lembar matras, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chain saw, dan 100 unit velbed.

Bantuan tersebut diberikan untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status darurat. 

Hingga kini dari 12 Kabupaten/Kota terdampak, sebanyak 5 daerah yang menetapakan Status Tanggap Darurat. 

Lima daerah itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. 

Hingga Senin (11/3/2024), total korban jiwa bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 32 orang.

Sebanyak 23 orang di antaranya meninggal dunia dan 6 dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian 3 orang meninggal dunia lainnya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman. 

Usai memimpin rapat koordinasi, Suharyanto segera bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan di mana terdapat titik terparah bencana banjir dan longsor.

Banjir dan longsor tersebut diketahui terjadi pada Selasa (5/3/2024) pekan lalu.

Baca juga: Korban Meninggal akibat Banjir & Longsor di Sumbar 23 Orang, Tim Masih Cari 6 Korban Hilang

Suharyanto melihat langsung salah satu jalan yang sempat terputus akibat tergerus banjir dan bertemu langsung dengan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan serta meminta agar penanganan darurat dilakukan sesegera mungkin. 

"Komunikasikan segera apapun yang dibutuhkan di lokasi ini," kata dia. 

Selain itu, dia juga menyempatkan untuk berdialog dengan warga yang rumahnya rusak berat akibat terbawa arus banjir. 

Ia memastikan pemerintah akan segera merelokasi rumah warga yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. 

"Bapak Ibu, nanti semua yang rumahnya rusak di sini akan kita relokasi. Karena di sini sudah tidak mungkin lagi untuk dibangun rumah, ya. Mohon bersabar semuanya sedang diurus," kata dia. 

Dia juga memberikan secara langsung bantuan kepada warga terdampak yakni sebanyak 500 paket paket sembako dan 2 mobil dapur umum yang diberikan langsung di lokasi tersebut. 

Di waktu bersamaan, Sekretaris Utama BNPB Rustian juga  ditugaskan oleh Suharyanto meninjau langsung lokasi rumah warga dan  jalan yang amblas akibat tergerus sungai di Koto duku kelurahan koto lalang kecamatan lubuk kilangan kota Padang dan di Talao Mundam, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatra Barat.