Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota. 

Penanganan yang dimaksud Suharyanto mulai dari pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya. 

Baca juga: Enam Korban Banjir dan Longsor yang Hilang di Pesisir Selatan Sumbar Belum Ditemukan

Terlebih, kata dia, apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan. 

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang pada Senin (11/3/2024). 

"Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus," kata Suharyanto dalam keterangan resmi Humas BNPB pada Selasa (12/3/2024).

Baca juga: 6 Korban Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan Sumbar Dicari, SAR: Total 23 Orang Meninggal Dunia

"Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan," sambung dia.

Dia juga meminta kepada Pemda Sumbar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. 

Ia menegaskan BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya apabila memang dibutuhkan alat berat yang hendak segera dikerahkan. 

"Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya," kata dia. 

Ia menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Korban Meninggal akibat Banjir & Longsor di Sumbar 23 Orang, Tim Masih Cari 6 Korban Hilang

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan terdapat satu kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. 

Menanggapi hal tersebut, Suharyanto meminta agar segera diurus perizinan lahan untuk relokasi. 

"Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti," kata dia.