Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara dipasangi garis polisi garis polisi dilakukan aparat Polres Maluku Tenggara untuk guna kepentingan penyidikan.

Pemasangan ini dilakukan pascainsiden pembakaran kantor penyelenggara pemilu itu oleh orang tak dikenal (OTK), Selasa (12/3/2024).

Akibat aksi itu, sejumlah perangkat kantor sempat terbakar, termasuk sebagian plafon salah satu ruangan.

Beruntung, aparat yang berjaga sigap memadamkan api sehingga tidak melahap seisi kantor.

Percobaan pembakaran kantor KPU Malra ini diketahui berawal dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok massa yang mengatasnamakan Pembela Demokrasi Malra sekira pukul 16.25 WIT.

Baca juga: Guru di Ambon Hamili Murid Sendiri, Korban Mengandung 6 Bulan, Pelaku Jadi Tersangka

Aksi dilakukan di simpang empat lampu merah Ohoijang.

Massa aksi menuntut keadilan dan menuding telah terjadi kecurangan penambahan jumlah suara pada beberapa TPS di Desa Langgur dan Kelurahan Ohoijang Watdek.

Tak lama berselang, massa aksi yang melakukan orasi mulai anarkis. Mereka membawa senjata tajam (parang) dan mengancam akan membakar kantor KPU.

Beberapa massa aksi terlihat mulai memanjat tembok belakang kantor KPU, dan langsung membakar salah satu ruangan.

Terkait dengan kejadian tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut.

Ia secara tegas telah memerintahkan kepada Kapolres Malra untuk segera membuat Laporan Polisi (LP) dan memproses hukum siapapun orang yang terlibat.

"Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan sudah perintahkan untuk membuat LP serta memproses siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut," kata Kapolda, tegas.

Kapolda mengungkapkan, ada indikasi kasus ketidakpuasan hasil penghitungan suara DPRD Provinsi atau Kabupaten kota meningkat khususnya di dalam internal partai itu sendiri.

Menurutnya, permasalahan tersebut mestinya dapat diselesaikan di jalur partai atau melalui gugatan hukum terhadap penyelenggara bila ada dugaan melanggar aturan.

"Harusnya bisa diselesaikan melalui gugatan hukum atau di jalur partai sesuai mekanisme partai masing-masing, bukan dengan cara anarkis yang merugikan masyarakat umum," pintanya.

Orang nomor wahid Polda Maluku ini kembali mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Malra agar dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

"Kalau ada yang merasa tidak puas, ada jalur-jalur hukum yang sudah disiapkan. Gunakan tahapan-tahapan hukum yang sudah ditentukan, dan jangan ambil keputusan sendiri, karena dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat secara umum," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Pasca Dibakar OTK, Kantor KPU Malra Dipasangi Garis Polisi