TRIBUNNEWS.COM, BOALEMO- Pemerintah Kabupaten Boalemo, Gorontalo meminta agar 470 honorer yang belum menerima gajian bersabar.

Diketahui, ratusan honorer tersebut belum menerima gaji selama tiga bulan atau dari Januari hingga Maret 2024.

Hal ini disebabkan mereka tidak termasuk dalam database tenaga non-ASN.

Baca juga: Menpan-RB Umumkan Tenaga Honorer Tidak Dapat THR

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Boalemo meminta kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo membahas SK para honorer tersebut.

Herijanto Mamangkey, anggota DPRD Boalemo, menegaskan bahwa semua honorer, termasuk yang tidak ada dalam database, harus mendapatkan gaji.

"Terkait TPK non database, apapun keputusan yang diambil oleh Pemda, TPK non database harus ikut andil juga dalam keputusan itu," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (15/3/2024) kemarin. 

Ia juga menyinggung soal keterlibatan tenaga non-ASN dalam rancangan UU No 20 tahun 2023 yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Herijanto menambahkan, jika Pemda memilih untuk menggunakan alih daya bagi para honorer non database, hal tersebut akan membebani keuangan daerah karena harus membayar lebih kepada pihak ketiga.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Supandra Nur, membantah pernyataan DPRD dan mengatakan bahwa semua sudah diatur dalam UU No 20 tahun 2023 tentang ASN.

Supandra menjelaskan bahwa honorer di luar database harus masuk ke dalam tiga golongan, yaitu sopir, cleaning service, dan satpam, untuk mendapatkan gaji.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Diambil dari Dana BOS, Ekonom: Pengaruhi Gaji Guru Honorer

"Tidak mungkin kan para dokter dipindahkan ke kategori sopir," tuturnya.

Supandra meminta para honorer non database bersabar karena Pemda pasti akan mengusahakan solusi untuk permasalahan ini. (*)

Penulis: Nawir Islim

Artikel ini telah tayang di Tribungorontalo.com dengan judul BREAKING NEWS: 470 Honorer di Boalemo Gorontalo Belum Gajian Tiga Bulan, Ada Nakes hingga Guru