Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Tapanuli Utara Dr Drs Nikson Nababan  MSi menilai pembangunan seharusnya dapat bersifat dari bawah ke atas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Nikson saat meluncurkan buku berjudul “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari: Membangun Desa Berbasis Data Presisi”.

Buku ini berisi tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan berbasis data yang dimulai dari desa dan mengenalkan sebuah gagasan baru agar program pembangunan tepat sasaran.

“Pembangunan itu semestinya bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas, dimulai dari desa,” kata Nikson Nababan.

Nikson Nababan mengelaborasi potensi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Baca juga: Ratusan ASN dan Perangkat Desa Melanggar Hukum Selama Tahapan Pemilu: Kampanye Hingga Masuk Parpol

Menurut dia, ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat.

Sektor tersebut adalah infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Nikson Nababan kemudian memfokuskan anggaran daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan berbagai sumber lain untuk empat sektor tersebut.

Pada awal periode pertama menjabat Bupati Tapanuli Utara di 2014, Nikson menggulirkan dana sebesar Rp 60 juta untuk setiap desa guna pembangunan fisik.

Ketika pembangunan infrastruktur sudah berangsur membaik, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kemudian mendorong masyarakat agar mengolah dan mengelola lahan tidur yang ada di sekitarnya.

"Pemerintah daerah menyiapkan Sembilan unit traktor besar untuk pengolahan lahan seluas 2 hektare ke bawah,” katanya.

Kini, sudah lebih dari 16 ribu hektare lahan yang dikelola oleh masyarakat, sehingga angka pengangguran turun dan disparitas kesejahteraan berkurang.

Dalam menerapkan berbagai perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tadi, Nikson mencetuskan metode NIKSON yang merupakan singkatan dari Needs, Innovation, Knowledge, Synergy, Operation, dan Norm.

Hal ini merupakan metode perencanaan pembangunan yang muncul dari bawah atau bottom-up berbasis data presisi.

Nikson menghindari kebijakan pola top-down yang umumnya berbekal data yang kurang komprehensif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat lokal.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy. M.Pd., mengatakan perencanaan pembangunan model NIKSON merupakan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) baru di era reformasi.

"GBHN ini haluan negara, bukan pemerintah,” katanya.

Dengan begitu, Khasan melanjutkan, pemerintahan yang berjalan dengan siapapun pemimpinnya, dapat menerapkan model tersebut. Model NIKSON memiliki huruf pertama N singkatan dari Needs.