Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Maluku dan NTT Wilayah Kaya SDA, Tapi Hadapi Sejumlah Masalah

Potensi wilayah berbeda mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap wilayah sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Menurut data

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Pengamat: Maluku dan NTT Wilayah Kaya SDA, Tapi Hadapi Sejumlah Masalah
Istimewa
Pengamat Ketenagakerjaan dan Pendidikan Fransiskus Go bicara tentang wiayah Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kaya budaya, kearifan lokal, dan sumber daya alam. 

Tantangan kedua sambung Frans Go adalah Kemandirian ASN terbatas.

“NTT adalah Provinsi ke-10 dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia. Secara total PNS NTT berjumlah 114.938. “Masih banyak ASN yang kualitasnya perlu ditingkatkan. Dengan minimnya peran swasta, maka tulang punggun pembangunan berada di tangan ASN yang memiliki ketahanan ekonomi yang pasti," ujarnya.

Tantangan ketiga adalah: Kreatif berpikir SDM terbatas. Tantangan keempat, keengganan investor karena dihadang politikus daerah yang menyebabkan para investor kerap enggan berinvestasi di suatu daerah karena dihadang dan diperas oknum daerah, birokrasi yang berbelit dan panjang, serta kenyamanan dan keamanan yang kurang kondusif.

Tantangan keempat adalah: Pemimpin daerah tidak menjadi tuan rumah yang baik. Banyak orang menjadi pemimpin daerah karena hanya bermodalkan uang tanpa kapasitas dan kualitas.

Merujuk data  Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian sebesar 30,42 persen, sektor jasa sebesar 16,42 persen, sektor perdagangan dan rumah makan sebesar 15,87 persen. Sementara presentasi penduduk miskin NTT sebesar 19,96 persen.

Jumlah penduduk miskin 1.141.110 jiwa, garis kemiskinan per kapita Rp507. 203 per bulan.

Menurut berbagai sumber penelitian, karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku di antaranya adalah sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja pada sektor informal, tingkat pendidikan masih rendah, kondisi perumahan mayoritas terbuat dari dinding papan, lantai dari papan dan tanah, serta atap dari rumbia dan seng.  

Berita Rekomendasi

Sementara presentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku 16,42 persen, jumlah penduduk miskin 301.610 jiwa. Garis kemiskinan per kapita Rp 684.020 per bulan.

Program Terobosan

Dalam paparannya Frans Go menawarkan Program Terobosan Pertama: Pengembangan Infrastruktur Dasar melalui: peningkatan dan perbaiki jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang andal untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Selain itu kata Frans Go, juga memfasilitasi pengembangan sektor komoditas unggulan dengan mempermudah akses ke pasar, dan sumber bahan. Mendukung pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata. Meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Baca juga: Ramai Kasus Pungli di Masjid Al Jabbar Bandung, Pemda Bakal Perbaiki SOP

Sementara, Program Terobosan Kedua adalah: Pengembangan Sektor Komoditas Unggulan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas (kelapa, cengkeh, pala, kopi, cokelat, tebu, dan perikanan melalui pelatihan pemberian bibit/bibit unggul dan dukunga teknologi. Juga pengembangan industri hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

Program ini berdampak pada meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha terutama di sektor industri hilir. Meningkatkan daya saing produk daerah di pasar domestik dan internasional sehingga mendukung promosi pariwisata. Meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di sektor agribisnis dan industri pengolahan.


Di akhir paparannya Frans Go menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi ujung tombak untuk solusi pemerintah dengan demikian kualitas ASN ditingkatkan serta angka partisipasi pendidikan warga minimal lulusan SMA atau memiliki keahlian dan bersertifikat.

Di sektor ekonomi dan kesehatan, perputaran ekonomi daerah wajib melibatkan swasta, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, karena jumlah PAD terbatas. Perlu intevensi kesehatan dasar bagi bumil dan balita.

Di sektor infrastruktur: jalan, listrik, air, perizinan, lahan bebas sengketa sebaiknya ramah dan mendukung investasi swasta dari luar. Dan yang terakhir adalah kenyamanan berinvestasi di daerah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas