Opsi Relokasi Imbas Bencana Sumbar, Kepala BNPB Minta Pemda Data Warga dan Siapkan Lahan Berkebun
Suharyanto meminta jajaran pihak terkait, termasuk pemerintah daerah diminta segera menyusun rencana transisi tanggap darurat
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto membuka opsi relokasi bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan banjir lahar di Sumatera Barat.
Jajaran pihak terkait, termasuk pemerintah daerah diminta segera menyusun rencana transisi tanggap darurat.
“Ini ada beberapa opsi, yang pertama adalah relokasi. Tolong segera relokasi di masing-masing wilayah di data. Tentu saja kalau relokasi itu mudah karena rumah yang harus dipindah.
Nanti ibu Kepala BMKG dan PVMBG akan memaparkan wilayah mana yang harga mati tak boleh lagi ada masyarakat di situ,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Sumbar, Kamis (16/5/2024).
Wilayah yang berpotensi bencana sebagaimana paparan BMKG dan PVMBG, diminta wajib dikosongkan.
Suharyanto menerangkan bahwa relokasi merupakan salah satu prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku terhadap wilayah terjadinya bencana gunung merapi.
Ia mencontohkan penanganan tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi erupsi Gunung Semeru di mana dipindahkan 1.951 KK.
Kemudian erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara di mana warganya dipindahkan ke kabupaten lain, yakni dari Kabupaten Kepulauan Sitaro ke Kepulauan Mongondow Selatan.
“Karena kalau ada masyarakat di situ nanti di kemudian hari siapa yang bertanggung jawab tiba-tiba kena bencana lagi, jadi harus dikosongkan. Dan itu SOP yang berlaku dimanapun kalau ada bencana gunung merapi,” jelas Suharyanto.
Selain penyiapan lokasi, Suharyanto juga meminta pemda setempat untuk ikut menyiapkan lahan berkebun bagi warga yang direlokasi.
Lahan berkebun disiapkan sebagai tempat mencari hidup bagi warga yang direlokasi.
Hal ini pun kata Suharyanto, sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika rapat terbatas penanganan bencana erupsi Gunung Ruang beberapa waktu lalu. Lahan berkebun yang disiapkan diminta diutamakan bersumber dari tanah negara.
“Jadi tempatnya coba disiapkan. Kemudian masyarakat yang akan direlokasi itu tanya, rumah butuh kebun, butuh tempat mencari hidup. Ini juga pengalaman kemarin di Gunung Ruang pak Presiden juga setuju, bahwa masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun,” katanya.
“Sehingga masing-masing kepala daerah lihat ada nggak tanah negara,” ucap Suharyanto.
