TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudirta mempertanyakan akuntabilitas Penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) yang menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon.

Sebab, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman menyatakan penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum.

Di mana, Hakim Eman mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Pegi terhadap Polda Jabar.

"Kita tentu dapat melihat bahwa putusan ini merupakan hal yang wajar, namun juga dapat mempertanyakan akuntabilitas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jabar," kata Wayan saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Menurut Wayan, masyarakat sedang mempertanyakan alat bukti Polda Jabar dalam menetapkan status tersangka pada Pegi.

Sebab, Pegi mengaku tidak kenal Vina dan bukan pembunuhnya. 

Selain saksi, kata dia, Polda menggunakan keterangan dan bukti bahwa Pegi mengganti identitas dan kabur dengan mengontrak sebuah rumah di Bandung.

"Dalam keterangan dan sumber informasi yang didapat, salah satu alat bukti yang dipergunakan oleh Penyidik Polda Jabar merupakan hasil dari kesaksian salah seorang pelaku yang menjadi saksi kunci (Aep)," ujar Wayan.

Baca juga: Tim Polda Jabar Cecar Kuli Bangunan Bondol, Tanya Posisi Tidur Pegi hingga Luas Bedeng 

Wayan berpendapat, apabila penetapan tersangka terhadap Pegi salah, maka akan berdampak secara hukum terhadap kesaksian Aep. 

"Publik kemudian bertanya juga apakah kesaksian Aep tersebut dapat dipertanyakan akuntabilitasnya, apakah memang sebuah kecerobohan atau juga terdapat unsur rekayasa atau paksaan dengan pengaruh dari pihak lain," tegasnya.

Dia menjelaskan, kasus pembunuhan Vina cukup unik, mengingat Pegi adalah terduga pelaku utama. 

Namun, putusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung akan mengundang pertanyaan masyarakat mengenai proses penegakan hukum dan kesaksian dari kedelapan tersangka dapat dinyatakan valid atau sah, sedangkan kesaksian terhadap pelaku utama salah.

Menurut Wayan, Penyidik Polda Jabar perlu mengkaji dan mendalami hasil putusan praperadilan tersebut lebih jauh tentang isi dan implikasi hukum.

Selain pemenuhan hak Pegi, Polda Jabar harus menyiapkan langkah hukum yang harus atau perlu dilakukan dalam rangka membuktikan para pelaku kejahatan khususnya pelaku utamanya.