Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rumah demokrasi merilis survei terbaru terkait Pemberian Makanan Gratis (PMG) bergizi di Kota Bogor. 

Hasilnya, sebanyak 69 persen responden di kota bogor menilai sangat memerlukan program makan bergizi gratis.

"Sebanyak 69 persen warga Kota Bogor sangat perlu makanan bergizi grartis," kata Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Jumat (23/8/2024).

Baca juga: VIDEO Gibran Mulai Uji Coba Makan Siang Gratis di Sekolah-sekolah, Intip Menunya

Menurut Ramdansyah, penelitian yang dilakukan dari tanggal 1 sd 21 Agustus 2024 itu merilis hanya 17,9 persen responden di Kota Bogor yang tidak memerlukan makan bergizi gratis. Adapun yang ragu atau netral terdapat 11,1 persen.

Riset ini melibatkan 604 responden di Kota Bogor. Sampel survei diambil secara acak bertingkat dari 20 kelurahan yang ada di 6 Kecamatan di Kota Bogor. Unit terkecil dari penelitian ini adalah tingkat RW. Adapun tingkat kepercayaan dalam penelitian ini adalah 96 persen.

Baca juga: Politisi Golkar Sepakat dengan Hashim, Program Makan Siang Gratis Bisa Dongkrak Ranking Pendidikan

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menyatakan perolehan riset 69 persen responden merupakan angka yang tinggi sehingga bisa mendukung program yang dicangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Karena itu, data dari riset Rumah Demokrasi ini sudah cukup menjadi landasan bagi kami misalnya di Bappenas untuk memastikan bahwa program ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun ke depan selama 5 tahun pemerintahan di periode pertama pak Prabowo Subianto," tutur Amich saat diskusi.

Amich menambahkan Prabowo juga sudah pernah menggelar langsung uji coba makan bergizi gratis di Bogor. Hal itu menurut Amich bisa memudahkan teknis pelaksanaan dari badan baru yang dibentuk pemerintah, yakni Badan Gizi untuk melaksankan program tersebut.

"Kemarin Badan Gizi Nasional sudah dibentuk. Jadi apa yang disajikan melaui riset yang tadi sudah disampaikan itu betul-betul akan disumbangkan untuk memberi keyakinan bagi pihak pemerintah, kami juga Bappenas untuk mengeksekusi program ini," kata Amich.

"Riset ini merupakan konfirmasi dari publik dan luas. Dimulai dari riset studi kasus di kota Bogor yang diperkuat dengan berbagai macam uji coba di beberapa kota, itu sudah cukup untuk menjadi penguat bagi pemerintah untuk melaksanakan program ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Amich memaparkan dari ada 82 juta yang mencakup anak usia sekolah, mulai dari jenjang dasar sampai menengah, termasuk juga para santri, ibu hamil dan balita yang akan mendapatkan makan bergizi gratis.

"Ini program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menyehatkan penduduk Indonesia yang makin berkualitas. Jadi pemenuhan gizi kemudian nanti akan berdampak kesehatan. Jadi perbaikan gizi itu diperlukan, terutama bagi anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang dan sedang dalam masa menempuh masa pendidikan di sistem persekolahan," kata Amich.

Baca juga: Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Pengamat: Sutradara Makan Bergizi Gratis

Amich juga memberikan perhatian pada penerima manfaat makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan balita. 

Ibu hamil, menurut dia, akan memerlukan asupan gizi dan makanan tambahan bagi balita.

"Jadi perbaikan gizi dan pencegahan stunting merupakan kombinasi dua program yang strategis bagi ibu hamil dan balita. Jadi perlu dilakukan riset-riset serupa seperti Rumah Demokrasi di daerah lain karena ini program jangka Panjang," ucap Amich.