TRIBUNNEWS.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan terkait keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan yang melayangkan somasi kepada Supriyani.

Somasi ini diterbitkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai yang sebelumnya dibuat.

Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, menilai tindakan Pemda Konawe Selatan untuk memberikan somasi kepada Supriyani tidak seharusnya terjadi.

Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan.

Halim menekankan, Supriyani, yang hanya menerima gaji Rp300 ribu per bulan, seharusnya tidak layak disomasi oleh pemerintah daerah.

"Saya kira akan menjadi preseden buruk nantinya karena disitu atas nama pemerintah daerah bukan bupati, mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300 ribu," ungkap Halim saat dihubungi pada Jumat (8/11/2024).

Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi.

Halim menjelaskan, Supriyani saat ini sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum.

Ia berpendapat, keputusan Supriyani untuk mencabut surat damai didasari oleh pertimbangan yang mendalam.

Baca juga: Awal Mula Kesepakatan Damai Supriyani dan Aipda WH, Berujung Somasi dari Bupati Konawe Selatan

Pemda, kata dia, seharusnya memahami kondisi yang dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan.

"Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan pemda atau bupati. Sehingga harus dilihat juga alasannya," kata Halim.

"Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi preseden buruk, saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Tanggapan PGRI Sulawesi Tenggara Soal Pemda Konawe Selatan Somasi Supriyani Karena Cabut Surat Damai

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).