Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN
Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik PSN
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Editor: Wahyu Aji
Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.
Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.
PSN di Wilayah Papua
Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.
Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:
Sektor Pelabuhan
Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.
Sektor Bandara
Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;
Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.
Sektor Kawasan
Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;
Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.
Sektor Energi
Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;
Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Sektor Perkebunan
Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.
Program PSN
Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.