TRIBUNNEWS.COM - Keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan laut di Sidoarjo, Jawa Timur, ramai diperbincangkan. 

Lokasinya, berdekatan dengan wilayah Surabaya. Tepatnya di kawasan Sedati, Sidoarjo. 

Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut seluas 656 hektare itu, dinilai melanggar aturan tata ruang dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengecam keberadaan HGB di atas perairan.

Deni menyebut, pihaknya akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim.

“Di atas laut mana pun, kami melihat ini sebagai pelanggaran serius. Putusan MK 85/PUU-XI/2013 jelas-jelas melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan."

"Kami akan segera memanggil Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk meminta penjelasan,” tegas Deni, Selasa (21/1/2025), dilansir Surya.co.id.

Lebih lanjut, Deni mempertanyakan soal dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Kami juga mempertanyakan apakah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sudah diterbitkan."

"Jika tidak ada, berarti ini pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” ucapnya. 

Baca juga: Soal Sertifikat HGB & SHM di Pagar Laut Tangerang, KKP Tegaskan Laut Tak Bisa Diberi Hak Kepemilikan

Lantas, Deni menjelaskan, Putusan MK 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB, karena melanggar hak lingkungan hidup.

Deni menilai, kawasan mangrove yang kemungkinan terdampak, juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.

“Kami di DPRD Jatim tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan meminta pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” tegas Deni.

Selanjutnya, kejelasan status kawasan ini diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat.