Sosok Al Haris, Gubernur Jambi Terpilih yang Menjabat Dua Periode, Punya Harta Kekayaan Rp 5,8 M

TRIBUNNEWS.COM - Al Haris resmi ditetapkan sebagai Gubernur Jambi terpilih untuk periode 2025-2030.

Ia didampingi oleh Abdullah Sani sebagai Wakil Gubernur, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi pada 13 Januari 2025 berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 100.2.4.3/4378/SJ yang diamanatkan ke DPRD provinsi untuk mengumumkan di paripurna istimewa.

"Dengan ini kami umumkan bahwa pasangan cagub nomor urut 02 menetapkan Bapak Al Haris dan Abdullah Sani sebagai Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2030," kata Ketua DPRD Jambi, M Hafiz Fattah, dalam paripurna istimewa, Senin (13/01/2025).

Sebelumnya, Al Haris sempat menjabat sebagai Gubernur Jambi ke-10 sejak 7 Juli 2021, dan juga menjadi Bupati Merangin pada periode 2018-2021.

Lantas siapa Al Haris? Berikut sosoknya.

Sosok Al Haris

Al Haris lahir di Jambi pada 23 November 1973.

Ia merupakan anak dari pasangan Syargawi dan Zuriah. 

Namun, ia diangkat menjadi anak dari Hasan Basri Bagus. Diketahui, Hasan Basri Bagus juga pernah menjadi Gubernur Jambi periode 2010-2015.

Dalam kehidupan pribadinya, Al Haris menikah dengan Hesnidar dan dikaruniai tiga orang anak.

Di antaranya adalah Esy Risdianti, Muhammad Rifaldi, dan Nabila Hani Arifah.

Baca juga: Rudy Masud-Seno Aji Direkomendasikan PKB Maju Pilgub Kaltim, Al Haris-Abdullah Sani di Pilgub Jambi

Al Haris menempuh pendidikan dasar di SD Negeri No. 176/II Sumber Jaya, lalu melanjutkan ke SMP PGRI Sekancing dan SMA Dharma Bhakti Bangko.

Ia kemudian mengambil program diploma jurusan sekretaris di Akademi Sekretaris dan Manajemen Jambi. 

Pendidikan sarjananya ditempuh di Politeknik STIA LAN Bandung pada jurusan Ilmu Administrasi, yang dimulai pada tahun 1998 hingga 2000.

Pada 2008, ia melanjutkan studi magister di bidang Hukum di Universitas Jambi dan berhasil menyelesaikannya di tahun 2010. 

Sedangkan gelar doktor di bidang Ilmu Pemerintahan diraihnya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2017.