Akhirnya 106 Siswa SMAN 1 Mempawah Bisa Ikut SNBP, Pj Gubernur Kalbar: 7 Lainnya Masih Diperjuangkan
Akhirnya, sebanyak 106 dari 113 siswa SMAN 1 Mempawah yang terancam gagal mengikuti tes Eligible SNBP 2025 kini dipastikan bisa mengikuti tes itu.
Penulis: Isti Prasetya
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - Setelah muncul polemik, akhirnya sebanyak 106 dari 113 siswa SMAN 1 Mempawah yang gagal mengikuti tes eligible Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat kesalahan sekolah kini dipastikan bisa mengikuti seleksi tanpa tes tersebut.
Hal ini tentu menjadi kabar bahagia bagi SMAN 1 Mempawah setelah gaduh kelalaian petugas saat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDDS).
Sebelumnya, kelalaian itu membuat siswa berprestasi di sekolah tersebut terancam tak lolos SNBP 2025 menuju Perguruan Tinggi Nasional (PTN).
Pihak sekolah juga telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan atas kelalaian ini.
Kini 103 siswa dapat dipastikan bisa mengikuti SNBP 2025 setelah Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) menyetujui untuk finalisasi data SMAN 1 Mempawah untuk dimasukkan ke dalam PPDS.
Kepastian ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Kalbar Harisson dalam keterangan tertulis pada Kamis (6/2/2025).
"Alhamdulillah 106 orang siswa akan difinalisasi atau disetujui oleh Kemendikti untuk PDSS sehingga siswa dapat mengikuti SNBP," kata Harisson.
Namun, ada 7 siswa lainnya yang datanya tidak lengkap dan masih dalam proses untuk diperjuangkan.
“Sedangkan, ada 7 siswa lain yang tidak lengkap datanya masih diperjuangkan,” kata Harisson, dikutip dari Kompas.com.
Harisson juga menjelaskan Pemprov Kalbar telah menyurati Menteri Pendidikan Tinggi serta mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar untuk segera menyelesaikan masalah ini di Jakarta.
Dia menyampaikan bahwa kasus ini tidak hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga hampir di semua provinsi di Indonesia.
Baca juga: Viral Siswa SMAN 1 Mempawah Demo Guru Buntut Gagal Ikut SNBP, Desak Waka Kurikulum Disanksi Berat
“Terkait adanya sekolah yang belum finalisasi pengisian PDSS ini, hampir terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk di Provinsi Kalbar," ujarnya.
Harisson mengatakan untuk sekolah-sekolah lain yang bermasalah, pada kasus ini tinggal finalisasi data siswa, akan segera dihubungi oleh operator PDSS Kemendikti.
“Saya harapkan kepala sekolah benar-benar dapat mengikuti petunjuk dari operator PDSS Kemendikti,” katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.