Banyaknya mobil dinas, kata dia, akan membebani APBD karena harus membayar biaya perawatan dan pajak. Dedi juga memerintahkan agar sepeda motor Honda CBR untuk jadi kendaraan operasional Dinas Perhubungan.

Lalu, sepeda motor Royal Enfield dan BMW juga ia berikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor Gubernur.

Kendaraan dinas untuk pelayanan publik

Dedi juga menata ulang penggunaan kendaraan dinas lainnya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa sepeda motor dinas dialihkan untuk operasional Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sepeda motor Honda CBR dijadikan kendaraan operasional Dinas Perhubungan,

sementara Royal Enfield dan BMW diberikan kepada Satpol PP dan pimpinan kantor gubernur. Langkah ini sejalan dengan visi Dedi Mulyadi dalam menata keuangan daerah dan memastikan aset pemerintah digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.  

Baca juga: Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan

Dengan kebijakan ini, kendaraan dinas tidak hanya menjadi simbol birokrasi, tetapi benar-benar berfungsi untuk mendukung pelayanan publik.

Gebrakan Dedi dalam efisiensi anggaran ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi pendekatan pragmatisnya dalam mengelola aset daerah, sementara sebagian lainnya menantikan realisasi dari rumah sakit berjalan yang diusulkannya.  (Kompas.com/Tribunnews)