TRIBUNNEWS.COM - Pemilik jembatan perahu beromzet Rp20 juta per hari di Dusun Rumambe, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat bereaksi keras lantaran usahanya terancam ditutup.

Penutupan itu dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

BBWS Citarum memasang peringatan operasional jembatan tidak berizin sesuai ketentuan perundang-undangan dan berpotensi mengganggu fungsi alami sungai.

Namun, pria yang akrab disapa Haji Endang itu tak terima dengan pemasangan spanduk tersebut.

Ia bahkan mencopot spanduk yang dipasang oleh BBWS Citarum.

Haji Endang mengaku telah mengantongi Nomor Izin Berusaha (NIB).

Dia pun merasa heran dan mempertanyakan alasan di balik persoalan izin terhadap jembatan perahunya yang baru mencuat.

Padahal, jembatan perahu itu sudah beroperasi selama 15 tahun, dan tidak ada masalah sebelumnya.

Ia menambahkan, sejak jembatan perahunya beroperasi, peran BBWS Citarum tidak terlihat, jika usahanya tersebut dianggap ilegal.

"Saya izin punya NIB. Boleh saya dianggap ilegal, tetapi usaha saya banyak manfaatnya."

"Dibilang dia berbayar, saya kan bukan dari sekarang, sudah 15 tahun berjalan," katanya, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

Baca juga: Polemik Jembatan Perahu Milik Haji Endang di Karawang, BBWS Citarum Ancam Bongkar

Haji Endang pun menyayangkan sikap BBWS Citarum. Jika usahanya ditutup, maka akan berdampak terhadap ekonomi sekitar.

Pasalnya, ada 40 orang yang menggantungkan hidupnya di jembatan perahu milik Haji Endang.

"Masyarakat di sini bekerja. Sekarang aja pemerintah gencar UMKM, sekarang yang kerja 40 orang belum keluarga, anak dari mana? Apa suruh ngegarong anak buah saya, suruh ngerampok? Nah itu logika aja, gak sembarangan," ungkapnya.

Haji Endang menegaskan, jika usahanya itu dibongkar, ia memastikan akan melakukan perlawanan bersama warga setempat.