Ada empat rekomendasi perbaikan yang disampaikan UNESCO, yakni pertama, badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset.

Kedua, harus segera dilakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola.

Ketiga, harus dilaksanakan pembelajaran manajemen agar badan pengelola bisa memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO GLOBAL Geopark (UGGp).

Keempat, harus ada perbaikan visibilitas, yakni dengan pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi. 

“Di sinilah perlunya pemahaman serta keseriusan pemerintah provinsi untuk melakukan tata kelola yang baik pada Geopark Kaldera Toba, jangan ganti kepala dinas, lalu ganti juga kebijakannya,” ujar Bane.

Anggota DPR RI dari dapil Sumatera Utara III itu juga menyayangkan minimnya peran Badan Pengurus (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp), yang vakum dalam dua tahun ke belakang, dan baru membentuk pengurus pada Februari 2025.

Salah satu penyebabnya adalah alasan klasik karena tidak adanya dukungan anggaran untuk operasional dari pemerintah.

“Saya sangat prihatin dengan pengelolaan Danau Toba saat ini. Padahal Danau Toba memiliki potensi untuk mendatangkan banyak wisatawan berkualitas yang akan membuat hidup masyarakat sekitar Danau Toba menjadi lebih baik dan sejahtera,” ujar Bane.

“Semoga dalam sisa waktu satu-dua bulan ke depan, pengelolaan Danau Toba bisa menunjukkan tren positif dan UNESCO tidak mencabut keanggotaan Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark ,” pungkas Bane.