"Ini membuka peluang bagi pengembangan low-input agriculture berbasis komunitas, yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal," ujarnya.

Ia menilai di balik keberhasilan ini, terdapat peluang besar untuk membangun sistem pertanian inklusif  berbasis co-production of knowledge, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal. 

Pendekatan ini memungkinkan dialog antara pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal, menciptakan model pembangunan yang tidak top-down, melainkan kontekstual dan berkelanjutan.

 "Edukasi yang dilakukan secara bertahap di Wanam merupakan bentuk nyata dari paradigma ini," terangnya.

Ke depan, menurut Freesca, program cetak sawah satu juta hektare harus dilihat bukan semata sebagai target kuantitatif, tetapi sebagai narasi ulang pembangunan yang memprioritaskan pinggiran sebagai pusat. 

Ia menekankan, panen perdana di Papua Selatan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju transformasi paradigma pembangunan Indonesia yang lebih adil, ekologis, dan berkelanjutan. 

"Jika Papua dengan segala keterbatasan infrastrukturnya dapat menjadi pionir kedaulatan pangan, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi daerah lain untuk tidak berkontribusi secara signifikan dalam menjawab tantangan krisis pangan global," tutur Freesca.