Dedi Mulyadi Jawab Sentilan Mendagri dan Ono Surono soal Realisasi APBD: Harus Bayar Utang Dulu
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjawab sentilan Mendagri dan Ono Surono soal penyerapan APBD.
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjawab sentilan Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tito Karnavian, soal Jabar yang turun peringkat dalam hal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Menurut keterangan Tito, Jabar yang selama ini menempati urutan pertama, kini merosot ke peringkat ketiga.
Menanggapi hal itu, Dedi pun memberikan penjelasan.
Dari total APBD 2025 sebanyak Rp37 triliun, Dedi mengatakan tak semuanya dialokasikan untuk keperluan publik.
Sebanyak Rp6 triliun dibagi ke kota/kabupaten sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.
Sementara, sisanya, yakni Rp31 triliun, harus dibagi lagi untuk keperluan publik dan membayar utang.
Baca juga: Tolak Tantangan dari Dedi Mulyadi untuk Bongkar Proyek Era Ridwan Kamil, Farhan: Nggak Jadi Beban
"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi, jangan dikira semuanya bisa dipakai."
"Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," jelas Dedi, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.
Berikut di antaranya rincian utang Pemprov Jabar yang dimaksud Dedi:
- Utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Rp600 miliar;
- Tunggakan BPJS: Rp334 miliar;
- Biaya operasional Bandara Kertajati: Rp60 miliar;
- Operasional Masjid Al Jabbar: Rp40 miliar;
- Tunggakan ijazah siswa: Rp1,2 triliun, dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Dedi melanjutkan, meski kebutuhan Pemprov Jabar termasuk banyak, pihaknya terus berupaya mengelola anggaran secara ketat agar dampak pembangunan bisa dirasakan oleh publik.
"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani."
"Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," ujar dia.
Dedi mengakui situasi ini tidak mudah. Namun ia menjamin tak akan lari dari tanggung jawab. Pengetatan belanja dilakukan, tapi tidak dengan mengorbankan hak rakyat.
"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan napas fiskal yang pendek," pungkasnya.
Mendagri Heran
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan keheranannya terhadap Jabar yang turun peringkat dalam hal penyerapan APBD.