Laporan Wartawan Tribun Timur Wahdaniar 

TRIBUNNEWS.COM, BONE - Terik matahari siang itu tak menyurutkan langkah ratusan orang yang memadati halaman Kantor Bupati Bone  di jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (14/8/2025). 

Mereka datang dengan satu suara yakni menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap mencekik warga di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.

Namun aksi yang awalnya berlangsung dengan orasi lantang berubah menjadi ricuh.

Ini terjadi saat massa mencoba menerobos barikade aparat kepolisian dan Satpol PP yang menjaga pintu masuk kantor bupati.

Suara toa bergema memecah udara, menyulut semangat para pengunjuk rasa. 

“Bupati harus temui rakyatnya sekarang!” teriak seorang orator.

Baca juga: Sosok Brigadir AS, Oknum Polres Bone Diduga Selingkuh dengan ASN, Dilaporkan ke Propam Polda Sulsel

Puluhan mahasiswa dan warga mulai mendorong maju, membuat aparat di barisan depan bersiaga penuh.

Dorong-dorongan tak terhindarkan.

Di sela desakan, botol-botol air melayang ke arah petugas, sebagian pecah di tanah, sisanya membasahi seragam aparat.

“Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada geram.

Tuduhan Kenaikan Pajak Tak Masuk Akal

Massa menuding Pemkab Bone tidak transparan dalam penetapan tarif PBB-P2.

Menurut mereka, sejumlah warga mengaku pajaknya melonjak hingga dua kali lipat tanpa penjelasan yang memadai.

“Banyak warga mengeluh. Ada yang pajaknya naik dua kali lipat, ini benar-benar tidak masuk akal,” kata seorang mahasiswa di tengah kerumunan.

Kenaikan pajak ini, lanjutnya, semakin memberatkan kehidupan masyarakat yang sudah terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok.

Aparat Berusaha Meredam, Massa Tetap Mendesak