Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Inisiator Aliansi Pati Berubah Haluan Usai Bicara dengan Bupati Sudewo, Ada Apa?

Inisiator Aliansi Pati, Ahmad Husein, batal turunkan 50 ribu massa usai bicara dengan Bupati Sudewo. Ada apa?

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Inisiator Aliansi Pati Berubah Haluan Usai Bicara dengan Bupati Sudewo, Ada Apa?
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
DEMO PATI - Aksi unjuk rasa digelar di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025). Massa menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Ketegangan mereda: Ahmad Husein urungkan demo akbar setelah dialog dengan Bupati Pati, Sudewo. 

TRIBUNNEWS.COM - Inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Ahmad Husein, mendadak berubah haluan. 

Sehari setelah sesumbar bakal menurunkan 50 ribu orang untuk mendesak pemakzulan Bupati Pati Sudewo, ia justru mengumumkan pembatalan aksi.

Perubahan sikap ini terjadi setelah Husein berkomunikasi langsung dengan Sudewo lewat panggilan video, hingga memicu tanda tanya publik: ada apa di balik damai mendadak tersebut?

Sejarah Lahirnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) lahir sebagai respons langsung terhadap kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025. 

Awal Mula Pembentukan

Pemicu utama: Kenaikan PBB-P2 yang dianggap memberatkan rakyat kecil, terutama pasca pandemi.

Rekomendasi Untuk Anda

Tokoh sentral: Ahmad Husein, warga sipil yang menjadi inisiator dan Ketua AMPB.

Gerakan awal: Setelah aksi mahasiswa pada Juni 2025 gagal membuahkan hasil, Ahmad Husein bersama aktivis lain membentuk AMPB sebagai wadah perlawanan rakyat.

AMPB merupakan aliansi terbuka yang menaungi berbagai elemen masyarakat, seperti petani, pedagang kecil, buruh, dan mahasiswa

Tuntutan Utama

Batalkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen

Tinjau ulang kebijakan fiskal yang dianggap tidak adil

Desak transparansi dan partisipasi publik dalam penetapan NJOP dan pajak daerah

Aksi Pertama

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1/4
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas