Penyebab Banjir Bali Dinilai karena Pembangunan Masif, Deforestasi Capai 459 Hektar

TRIBUNNEWS.COM - Pembangunan yang masif hingga deforestasi dinilai menjadi penyebab banjir bandang yang melanda Kota Denpasar dan sejumlah wilayah di Bali pada Rabu (10/9/2025).

Akibat banjir bandang di Bali, sebanyak 17 orang meninggal dunia dan lima orang masih dalam pencarian.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengakui banjir bandang yang melanda Bali bukan hanya dipicu iklim atau cuaca, namun juga pembangunan yang masif.

Tetapi, Giri Prasta juga mengutip pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut intensitas hujan dalam sehari yang mengguyur Bali setara dengan akumulasi satu bulan jadi penyebab.

Ditegaskan Giri, pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik. 

Terkait alih fungsi lahan, Giri memastikan akan ada pembatasan ke depan agar tidak semakin memperparah risiko banjir. 

Ia juga mengakui pembangunan masif di Bali membawa konsekuensi. 

“Pasti, pasti ada dampak. Semua ini ada dampak, cuma bagaimana mencarikan sebuah solusi,” ujarnya, Kamis (11/9/2025), dikutip dari Tribun Bali.

Akibat banjir ini, Giri juga tidak menampik ada dampak yang dirasakan sektor wisata.

“Dampak pasti ada tapi tidak begitu banyak. Sekarang kan sudah dilihat masyarakat internasional, terutama wisatawan, terkait cara penanganan dari pemerintah pusat, kabupaten, kota, provinsi sampai masyarakatnya. Luar biasa gotong-royongnya,” ungkapnya.

Deforestasi Capai 459 Hektar dalam 10 Tahun

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyinggung terkait deforestasi atau alih fungsi hutan menjadi penggunaan lain yang bukan hutan, dilansir Tribun Bali.

"Sebenarnya perubahan lanskap sudah berlangsung lama, tidak di zaman Gubernur sekarang atau Gubernur sebelumnya, tapi kondisi Bali memang landscape-nya berubah sedikit ya," ujar Menteri Hanif memberikan keterangan setelah memimpin rapat, Sabtu (13/9/2025) malam.

Baca juga: Banjir Bali Rusak 60 Sekolah, Anak-anak Tetap Harus Belajar

Menurutnya, kalau daerah yang lain berubah sampai ratusan bahkan ribuan hektar tidak terlalu berpengaruh, namun Bali ini sangat berbeda. 

Kementerian Lingkungan Hidup akan menerjunkan tim dari Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mendesain, melakukan evaluasi terhadap kajian lingkungan hidup strategis dari tata ruang Provinsi Bali.

Soal alih fungsi lahan, Hanif mengungkapkan hal itu sudah berlangsung lama.