TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timpangnya kondisi pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia dinilai harus segera dibenahi dan dijawab tuntas, salah satunya lewat riset terkait peta jalan pendidikan di wilayah timur Indonesia.

Demikian dikatakan pimpinan dari Timur Network, M. Khaerun Zuhry Radjilun.

Melalui Timur Strategic, Khaerun menyebut bahwa pihaknya tengah memetakan memetakan kondisi pendidikan dan pengembangan SDM di 16 provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Inisiatif ini disebut sebagai riset kolaboratif terbesar yang pernah dilakukan di kawasan tersebut, dengan melibatkan universitas, peneliti lokal, dan lembaga riset nasional.

Dia menegaskan pentingnya inisiatif ini untuk menjawab ketimpangan pembangunan SDM di Indonesia Timur.

"Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia tidak bisa dipukul rata dengan daerah lain. Ada faktor geografis, budaya, hingga tata kelola yang unik. Karena itu, solusi pengembangan SDM harus lahir dari kondisi lokal, bukan kebijakan seragam dari pusat,” kata Khaerun dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

M. Khaerun Zuhry Radjilun adalah seorang akademisi dan inovator sosial Indonesia yang karyanya menjembatani teknologi, pendidikan, dan pembangunan daerah. Ia dikenal karena kontribusi akademis dan kepemimpinannya dalam inisiatif akar rumput.

Zuhry turut menulis makalah penelitian berjudul “Mengembangkan Model Crowdfunding Berbasis Blockchain untuk Investasi Properti”, yang dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Internasional ke-2 tentang Inovasi dalam Ekonomi Digital pada tahun 2020. 

Penelitian ini mengusulkan platform berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam crowdfunding properti—sebuah pendekatan inovatif untuk mendemokratisasi investasi real estat.

Dia pun mengutip data dari BPS soal ketimpangan pendidikan di Indonesia Timur.

BPs pada 202 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–15 tahun di Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi cukuptinggi, antara 73–99 persen. 

Namun pada usia produktif 19–24 tahun, angka itu merosot tajam: hanya 17–38 persen yang masih bersekolah. 

Akibatnya, banyak provinsi di KTI masih mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Papua Pegunungan bahkan tercatat sebagai provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, yakni 54,43.

Situasi ini diperburuk oleh minimnya tenaga pendidikdan infrastruktur. Papua Pegunungan, misalnya, hanya memiliki 6.932 guru atau 0,20 persen dari total nasional di tahun ajaran 2023/2024. 

"Banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, akses internet terbatas, sementara keragaman bahasa menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses belajar mengajar," kata Khaerul.