Subroto sebelumnya mengatakan dalam pelaksanaan program MBG di Blora minim pengawasan.

"Ini uang rakyat, meskipun program pemerintah, program presiden, tidak semena-mena terus semuanya diam-diam saja."

"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Lah Kodim, Koramil tugasnya kan perang. Ini konstruksi makanan."

"Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," jelasnya, di sela-sela diskors rapat Audiensi pembahasan permasalahan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora, Kamis (18/9/2025).

Lebih lanjut, politisi PDIP Blora itu menyebut stakeholder lain, seperti Dinas Kesehatan Daerah Blora, tidak dilibatkan dalam program MBG.

Baca juga: Kontroversi Surat Perjanjian MBG di Blora: Keracunan Harus Dirahasiakan, Dikritik Keras DPRD

"Sampai Dinas Kesehatan pun program ini tidak tahu. Bisa ditanyakan kalau enggak percaya. Dinas Kesehatan itu enggak tahu. Harus seperti apa itu, speknya seperti apa, tidak dilibatkan sama sekali," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dalam program MBG ini, untuk dibentuk pengawas independen.

"Pengawasannya hampir tidak ada, karena mereka SPPG itu seolah-olah dia bertanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Kami menyarankan untuk kemudian dibentuk pengawasan independen," paparnya.(Iqs)

Penulis: M Iqbal Shukri

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Ketua Komisi D DPRD Blora Minta Maaf ke Dandim Usai Pertanyakan Keterlibatan TNI di Program MBG

dan

 "Kami Tidak Membenci Siapapun" Kisah Perdamaian Dengan Anggota DPRD, Dandim Blora Beri Pesan