Alasan Dedi Mulyadi Tak Ikut Gubernur Lain 'Geruduk' Menkeu Purbaya Imbas Pemangkasan TKD

Pasalnya, selama ini sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran ini, KDM pun menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi yakni dengan pengurangan sejumlah kegiatan rutin pemerintah daerah mulai dari perjalanan dinas hingga belanja listrik dan air.

"Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu Gubernur Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp750 juta," ungkap Dedi Mulyadi.

Selain itu, penggunaan listrik kantor juga akan dibatasi hingga 75 persen. Lampu di bagian dalam gedung akan dimatikan pada malam hari, sementara bagian luar tetap menyala untuk keamanan.

Dedi Mulyadi juga akan menghapus kebiasaan menjamu tamu dengan makanan dalam kegiatan resmi.

"Kalau ada tamu, ada acara, kita siapkan snack, kita siapkan makan siang. Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih," tutur KDM.

Meski dana transfer daerah berkurang, Dedi Mulyadi memastikan bahwa belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat tetap meningkat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun, rehabilitasi sekolah sekitar Rp1 triliun, serta pemasangan listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp500 miliar.

"Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026," ucap Dedi Mulyadi.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Gubernur Dedi Mulyadi Tak Ikut Protes Pemangkasan Dana Pusat Rp2,45 T: Jamu Tamu Cukup Air Putih

(Tribunnews.com/Nina YuniarReza Deni) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)