Ringkasan Berita:

• Banjir dan longsor memutus jalur bantuan, Kemendagri-BNPB dirikan posko nasional di Tapanuli Utara.
• Ribuan warga terdampak, tim gabungan TNI-Polri dan BPBD dikerahkan menangani bencana.
• Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan hidrometeorologi melalui apel dan konsolidasi lintas unsur.

TRIBUNNEWS.COM - Banjir dan longsor di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatra Utara memutus jalur bantuan untuk korban. 

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun posko nasional di Tapanuli Utara untuk menyalurkan bantuan. 

"Kemendagri dan BNPB langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan," kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA dalam keterangannya di Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Rabu (26/11/2025). 

Banjir bandang dan longsor menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga.

Sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana. 

Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.

“Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor," katanya. 

Safrizal memimpin tim ke lokasi banjir dan longsor di Sibolga. 

Tim Kemendagri telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB.

"Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya," kata Safrizal.

Safrizal menuturkan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. 

Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

"Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting," kata Safrizal.