Ringkasan Berita:

• Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bandara IMIP beroperasi tanpa perangkat negara seperti Bea Cukai-Imigrasi.
• Kondisi bandara dinilai rawan terhadap stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara.
• Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, minta Prabowo evaluasi seluruh PSN di Sulteng.
• Mabes TNI kerahkan Korpasgat amankan bandara sebagai objek vital nasional, koordinasi dengan Kemenhub dan Polri.
• Juru bicara IMIP menegaskan bandara resmi terdaftar di Kemenhub dan diawasi Otoritas Bandara Wilayah V 

TRIBUNNEWS.COM - Viral keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. 

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara baik, Bea Cukai dan Imigrasi.

Sjafrie menyampaikan temuan itu setelah meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025).

"Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut," kata Sajfrie, dikutip dari Kompas TV.

Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu. Kondisi bandara tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi. 

DPRD Desak Presiden Evaluasi PSN di Sulteng

Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri mendesak Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Sulteng, terutama yang terkait dengan investasi asing dan kawasan industri.

"Polemik bandara khusus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi total keberadaan Proyek Strategis Nasional yang ada di Sulteng baik itu IMIP, GNI maupun IHIP," ujarnya kepada awak media, Kamis (27/11/2025).

Safri menyuarakan kekhawatiran yang serius bahwa kasus bandara di IMIP yang belakang menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai "negara dalam negara" oleh Menteri Pertahanan, menunjukkan kelemahan pengawasan negara dalam proyek-proyek vital.

"Keberadaan bandara khusus di IMIP yang tidak diawasi secara memadai adalah pelanggaran kedaulatan yang serius. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal bagaimana tata kelola dan pengawasan terhadap PSN di daerah kami," ucapnya.

Legislator PKB ini menekankan bahwa meskipun penting untuk pertumbuhan ekonomi, investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan yang terpenting adalah kedaulatan negara.

“Investasi itu penting, tapi bukan alasan untuk merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat, apalagi menggerus kedaulatan negara,” tekan Safri.

Safri mengingatkan agar evaluasi nantinya tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga meluas ke isu-isu lingkungan hidup dan dampak sosial dari PSN.

Dirinya membeberkan beberapa perusahaan di kawasan IMIP pernah disoroti oleh Komisi III DPRD Sulteng terkait dugaan pelanggaran lingkungan, masalah limbah hingga perizinan.

"Jangan berhenti di bandara, pelabuhan-pelabuhan khusus di kawasan industri ini juga harus dicek juga. Jangan lupa juga masalah utama yakni kejahatan lingkungan, keselamatan pekerja serta dampak sosialnya," beber Safri.

Safri berharap Presiden Prabowo dapat menanggapi masalah ini dengan serius dan mengeluarkan kebijakan tegas.