Respons Gubernur Mualem dan Mensos Gus Ipul soal Fenomena Ramainya Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih

Lalu, ia menyatakan optimisme bencana dapat diatasi dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Semestinya kita bisa atasi ya, Pak Gubernur ya, bersama-sama," jelas Gus Ipul.

Sekretaris Jenderal PBNU ini pun memuji para kepala daerah yang sudah bekerja keras dalam menangani bencana.

Gus Ipul pun mengajak pemerintah bekerja sama.

"Pak Gubernur siang malam juga bekerja, Pak Bupati, Wali Kota juga bekerja, yang lain juga sedang bekerja," jelas Gus Ipul.

"Mari kita gandeng tangan untuk kita tanggulangi secara bersama-sama."

"Saya percaya, kita masih mampu dan bisa menanggulangi ini dengan baik, apalagi kalau ada kerja sama, kalau ada satu kolaborasi yang kuat."

Jumlah Korban Bencana di Sumatra: 1.059 Tewas, 192 Jiwa Masih Hilang

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (17/12/2025).

Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah enam orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.059 orang.

"Per hari ini, ditemukan tambahan enam jasad. Di Aceh Utara, 2 jiwa dan di Sumut, Tapanuli Tengah, 4 jiwa. Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa," terangnya dalam konferensi pers, Rabu.

Kemudian, sebanyak 192 jiwa masih hilang, jumlah berkurang delapan orang dari hari Selasa (16/12/2025) kemarin.

"Untuk jumlah korban hilang, total tiga provinsi sebelumnya 200 jiwa, hari ini 192 jiwa," ucap Abdul.

Sementara itu, jumlah pengungsi pada hari Selasa ada sebanyak 606.040 orang. Kini sudah berkurang sehingga totalnya 577.600 jiwa.

Pengamat Bicara soal Status Bencana Nasional

Sebelumnya, arsitek sekaligus pendiri Rujak Urban Centre for Urban Studies, Marco Kusumawijaya, menyoroti status peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Menurut Marco, dibutuhkan nyali besar seorang negarawan untuk menetapkan status bencana nasional, termasuk untuk banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Pasalnya, saat status tersebut ditetapkan, kata Marco, negara harus terbuka, dan dibutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk benar-benar membantu, bukan melakukan hal lain selain menolong.

"Saya tidak bisa menduga apa yang ada di isi kepala Prabowo, tetapi menurut saya begini, untuk menetapkan status darurat bencana nasional itu perlu nyali besar," kata Marco, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa.

"Karena Anda harus berani membuka negara Anda. Lalu, Anda harus punya kepercayaan kepada orang bahwa orang memang datang untuk membantu, bukan untuk aneh-aneh gitu."

"Kemudian, Anda mungkin harus percaya kepada tim yang Anda bisa tunjuk untuk menangani ini. Nah, itu perlu nyali besar menurut saya."

Akan tetapi, Marco menegaskan bahwa dari pernyataan ini, dirinya tidak berarti menyebut Prabowo tidak punya nyali besar untuk menetapkan status bencana nasional.

"[Prabowo punya nyali besar] itu saya tidak tahu. Jadi jangan dulu, saya cuma bisa mengatakan, 'untuk menetapkan status itu perlu nyali besar seorang seorang negarawan', gitu."

Baca juga: Potret Anak-anak di Pengungsian Aceh Tamiang Tanpa Alas Kaki, Berbincang dengan Prajurit TNI AL

Lebih lanjut, Marco menegaskan, polemik penetapan status bencana nasional untuk banjir bandang di Sumatra merupakan momen di mana nyali Prabowo dipertaruhkan.

Hal ini ia sampaikan saat menyinggung keterkaitan antara kerusakan hutan yang diduga akibat penebangan, baik yang ilegal maupun legal, dengan terjadinya bencana tersebut.

Marco meminta agar pemerintah tidak denial atau mengingkari adanya perubahan iklim yang turut memperparah dampak kerusakan alam terhadap kehidupan manusia.

Menurutnya, perbaikan fasilitas dan rumah penduduk tidak dapat berjalan maksimal jika tidak disertai upaya untuk memperbaiki hutan yang rusak.

Sebab, jika hanya dilakukan perbaikan fasilitas, tetapi tidak memperbaiki hutan, maka bencana serupa yang memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kerusakan masif, akan terulang.

"Kalau sekarang ini, kita tidak bisa hanya memperbaiki jembatan dan rumah, tanpa memperbaiki hutan," tutur Marco.

"Kalau Anda tidak memperbaiki hutannya lalu Anda memperbaiki jembatan dan nanti tahun depan atau dua tahun lagi akan terjadi [bencana], semoga tidak ya." 

"Mungkin ini juga salah satu sebab, untuk menyatakan darurat bencana nasional itu perlu nyali, karena artinya pemerintah harus membuka diri untuk juga memperbaiki, merehap dan merekonstruksi alam."

Marco juga mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto tidak hanya menertibkan pembalakan liar, tetapi juga harus mengatur lebih ketat lagi izin-izin penebangan hutan legal dalam upaya memperbaiki alam.

Jika perbaikan alam tidak dilakukan, maka harapan agar bencana serupa tidak terulang lagi itu sangat kecil.

"Jadi, sekarang taruhan kita memang nyali presiden," tegas Marco.

(tribun network/thf/Tribunnews.com/Serambinews.com)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Isyaratkan Putus Asa, Gus Ipul Optimis: Kita Bisa Atasi ya,