Dinilai Terlalu Pencitraan di Medsos, Dedi Mulyadi Diminta Belajar dari Pendahulunya

Ringkasan Berita:

• Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terlalu pencitraan di media sosial.
• Ia meminta Dedi Mulyadi untuk belajar dari pendahulunya.
• Kritik Said Iqbal dilontarkan buntut kebijakan Dedi Mulyadi terkait UMSK Jawa Barat 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai terlalu pencitraan di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Said Iqbal menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Atas kebijakan itu, KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh itu mengatakan, ada sekira 5.000 hingga 10.000 buruh dari Jawa Barat yang akan melakukan konvoi mengendarai sepeda motor menuju Patung Kuda.

Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota yang sebelumnya direkomendasikan bupati dan wali kota.

Said Iqbal menilai, keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mencoret, menghilangkan, bahkan mengurangi rekomendasi UMSK sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi buruh di daerah.

"Mereka menyuarakan satu hal saja: mengembalikan nilai kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dirubah, dihilangkan, atau dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM)," kata Said Iqbal, Senin (29/12/2025), dilansir Wartakotalive.com.

Kenaikan UMSK 2026, kata Said Iqbal, harus sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota setempat.

Said Iqbal lantas melontarkan kritik terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dianggapnya terlalu pencitraan.

Ia meminta agar mantan Bupati Purwakarta itu belajar dari pendahulunya, Ridwan Kamil.

Baca juga: 36 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Hanya 5 Wilayah yang Penuhi Biaya Hidup Layak

Menurut Said Iqbal, saat menjabat, Ridwan Kamil menggunakan kekuatan media sosialnya untuk mengangkat citra diri, namun dinilai tak bisa melayani masyarakat.

"KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough, stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya."

"Menggunakan kekuatan media sosial hanya untuk mengangkat citra tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus UMSK ini," ucapnya.

Said Iqbal menambahkan, setiap masukan atau pandangan yang disampaikan kepada Dedi Mulyadi kerap ditanggapi melalui unggahan di media sosialnya.