“KPK akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Provinsi, serta pihak terkait lainnya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila aktivitas pertambangan tetap berjalan, manfaat ekonominya, khususnya dari sektor pajak dan pendapatan daerah, harus benar-benar diperhitungkan. Di sisi lain, dampak lingkungan juga harus diminimalisir karena berpotensi menimbulkan beban anggaran pemulihan di kemudian hari.

Selain itu, KPK juga akan memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, melakukan analisis dan identifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah tindak lanjut bersama. Pengawasan guna memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal juga akan dilaksanakan KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung, (*)