Ringkasan Berita:

• Kemenko PM perkuat kolaborasi lintas sektor.
• Fokus pengentasan kemiskinan berbasis kawasan.
• Capaian konkret dorong ekonomi lokal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) melalui Sarasehan Multi-Stakeholder dalam rangka sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi Program Pemberdayaan Kawasan Widuri Kendal serta Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari.

Kegiatan yang digelar di Kawasan Widuri, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan kawasan untuk memastikan program pemberdayaan berjalan terintegrasi dan berdampak nyata.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menyampaikan bahwa Kawasan Widuri yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada 17 September 2025 lalu telah memasuki lima bulan implementasi.

“Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, tetapi ruang kolaborasi nyata masyarakat. Desa-desa di sekitarnya bukan hanya penerima manfaat, melainkan pelaku utama pembangunan,” ujar Abdul dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026):

Sarasehan ini digelar dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi wilayah yang masih memprihatinkan. 

Di Desa Wonosari, tercatat 576 individu atau 14,53 persen penduduk berada pada kelompok desil 1. 

Sementara di tingkat Kabupaten Kendal, jumlah individu desil 1 mencapai 35.612 orang atau 9,3 persen.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, lebih dari 4,06 juta individu atau sekitar 10,15 persen penduduk masih berada pada kelompok desil 1.

"Data ini menunjukkan bahwa intervensi pembangunan tidak bisa parsial. Dibutuhkan pendekatan berbasis kawasan yang terintegrasi dan berorientasi dampak,” lanjut Abdul .

Sejalan dengan agenda nasional, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, sekaligus penciptaan lapangan kerja baru.

Pendekatan pemberdayaan berbasis kawasan dinilai menjadi instrumen kunci untuk mencapai target tersebut.

Sebagai informasi, Kawasan Widuri sendiri telah mencatat capaian konkret. Salah satunya adalah berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

“Perputaran ekonomi dari satu SPPG bisa mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar,” kata dia.

Selain itu, Abdul melanjutkan tumbuh pula koperasi mandiri masyarakat yang dikelola secara independen, menandai meningkatnya kapasitas ekonomi warga dan kemandirian komunitas lokal.

Selain Kawasan Widuri, Sarasehan ini juga menegaskan penguatan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik berbasis potensi lokal.

Melalui sinergi lintas sektor, Kemenko PM berharap terbangun simbiosis mutualisme antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat desa dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja di kawasan perdesaan.

Baca juga: Pidato Prabowo di WEF, Ingin Hilangkan Kemiskinan Ekstrem dalam 4 Tahun

“Kunci keberhasilan pemberdayaan adalah kolaborasi. Jika semua aktor bergerak bersama, maka dampak kesejahteraan akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Abdul