Ringkasan Berita:

• Mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menuai kontroversi karena nilainya mencapai Rp8,5 miliar.
• Sementara aturan resmi dari Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah menetapkan standar kendaraan dinas bagi pejabat daerah. 
• Aturan tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
• Nilai fantastis Rp8,5 miliar dianggap tidak sejalan dengan standar kapasitas mesin yang ditetapkan Kemendagri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjadi kontroversi karena nilainya mencapai miliaran rupiah dan dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

Publik menyoroti bahwa pembelian mobil mewah tersebut dilakukan di tengah kebutuhan daerah untuk fokus pada pelayanan dasar masyarakat, sehingga menimbulkan kesan tidak sensitif terhadap kondisi fiskal dan sosial.

Selain itu, alasan Rudy Mas’ud yang sempat menyatakan mobil dinas mewah itu untuk menjaga “marwah Kaltim" dinilai banyak pihak tidak berdasar sama sekali.

Kendaraan seharga Rp 8,5 miliar

Kendaraan apa yang "diakuisisi" sang gubernur dengan nilai fantastis tersebut?

Kendaraan ini disebut masuk kategori SUV plug-in hybrid (PHEV) 3.000 cc berperforma tinggi dengan kemampuan off-road premium.

Berdasarkan spesifikasi yang beredar, kendaraan tersebut diduga merupakan varian dari Range Rover Autobiography LWB PHEV atau model setara di kelas SUV mewah.

Mobil ini mengusung mesin bensin 3.0 liter (sekitar 2.996 cc) turbocharged yang dipadukan dengan motor listrik. 

Sistem Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) memungkinkan kendaraan berjalan menggunakan tenaga listrik murni dalam jarak tertentu sebelum mesin bensin bekerja membantu.

Sebagai SUV flagship, mobil ini memiliki sistem All-Wheel Drive (AWD) permanen. Sistem ini mendistribusikan tenaga ke keempat roda secara otomatis sesuai kebutuhan traksi.

Di medan berat seperti jalan berbatu atau berlumpur, yang banyak dijumpai di wilayah proyek infrastruktur dan area pedalaman Kaltim, AWD membantu menjaga stabilitas serta mencegah selip roda.

Spesifikasi

• Negara Pembuat dan Produsen: Mobil ini diproduksi oleh Jaguar Land Rover (JLR), perusahaan otomotif asal Inggris. Pabrik perakitan utamanya berada di Solihull, Inggris, meskipun beberapa komponen global dipasok dari berbagai negara.
• Mesin dan Performa (P460e/P550e): Menggendong mesin bensin 3.0L 6-silinder segaris Ingenium dengan turbocharger yang dikombinasikan dengan motor listrik. Total tenaga gabungan mencapai sekitar 460 PS (varian P460e) hingga 550 PS (varian P550e) dengan torsi puncak hingga 660-800 Nm.
• Sistem Plug-in Hybrid (PHEV): Dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 38,2 kWh (kapasitas yang sangat besar untuk ukuran PHEV). Mobil ini mampu melaju dengan mode listrik murni (EV Mode) sejauh 113-121 km (WLTP), memungkinkan penggunaan harian tanpa bensin sama sekali.
• Dimensi LWB (Long Wheelbase): Sebagai varian LWB, mobil ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 5.252 mm dengan jarak sumbu roda yang lebih panjang dibanding standar. Hal ini memberikan ruang kaki di baris kedua yang sangat luas, menciptakan pengalaman berkendara layaknya sebuah limusin.
• Kemampuan Off-Road: Meski sangat mewah, ia tetap memiliki DNA Land Rover dengan sistem All-Wheel Drive (AWD) permanen, Terrain Response 2, dan kemampuan mengarungi air (wading depth) hingga kedalaman 900 mm.
• Kenyamanan Interior: Varian Autobiography menawarkan kursi Executive Class Comfort Plus yang dapat diatur 24 arah, dilengkapi fitur pijat, pemanas, dan pendingin. Material interior menggunakan kulit semi-aniline kualitas tertinggi serta panel kayu yang mewah.
• Fitur Canggih: Dilengkapi dengan Electronic Air Suspension dengan teknologi Dynamic Response Pro yang membaca data navigasi untuk menyesuaikan suspensi sebelum melewati tikungan, serta sistem suara Meridian™ Signature Sound dengan 34 speaker.
• Harga Pasaran (Indonesia): Di pasar Indonesia (2025/2026), Range Rover Autobiography LWB PHEV dibanderol dengan harga sekitar Rp6,1 miliar hingga Rp10,9 miliar (tergantung status Off-the-road atau On-the-road serta kustomisasi varian).

Bagaimana jika mengacu kepada peraturan?

Aturan kendaraan dinas sebenarnya sudah diatur jelas dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 

Aturan ini menegaskan bahwa kendaraan dinas adalah milik pemerintah daerah dan hanya digunakan untuk kepentingan dinas, baik sebagai kendaraan perorangan pejabat, kendaraan operasional, maupun kendaraan khusus/lapangan.