Ringkasan Berita:

• Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat kemajuan besar dalam penanganan pascabencana di Sumatera. 
• Hingga 4 Maret 2026, sebanyak 11.927 unit Hunian Sementara (Huntara) telah selesai 100 persen dan siap ditempati masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
• Aceh menjadi wilayah dengan jumlah Huntara terbanyak, yakni 10.235 unit, disusul Sumatera Utara 961 unit, dan Sumatera Barat 731 unit. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan pascabencana di wilayah Sumatera. 

Hingga 4 Maret 2026, sebanyak 11.927 unit Hunian Sementara (Huntara) telah rampung 100 persen dan siap dihuni oleh masyarakat terdampak banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Percepatan pembangunan Huntara ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan para penyintas segera mendapatkan tempat tinggal yang layak, terutama selama bulan Ramadan tahun ini.

Data Satgas PRR menunjukkan Aceh menjadi wilayah dengan jumlah Huntara terbanyak yang telah selesai dibangun, yakni mencapai 10.235 unit. Sementara itu, di Sumatera Utara telah rampung 961 unit dan di Sumatera Barat sebanyak 731 unit. 

Khusus di Sumatera Barat, capaian ini dinilai penting karena berhasil mewujudkan kondisi “nihil tenda” bagi para penyintas.

Selain penyelesaian Huntara, perkembangan positif juga terlihat dari penurunan jumlah pengungsi secara drastis. 

Berdasarkan laporan per 4 Maret 2026, jumlah pengungsi yang semula mencapai 2.178.269 orang pada 2 Desember 2025 kini tersisa 6.873 orang atau turun hingga 99,63 persen.

Rinciannya, sebanyak 6.187 pengungsi berada di Aceh dan 686 orang di Sumatera Utara, sementara Sumatera Barat sudah tidak lagi mencatatkan adanya pengungsi.

Dalam beberapa hari terakhir, tren penurunan jumlah pengungsi juga berlangsung konsisten. Penurunan terbesar terjadi pada 2 Maret dengan berkurangnya 3.236 orang, disusul penurunan sebanyak 934 orang pada 4 Maret.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan apresiasi atas kerja Satgas PRR yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Menurut Doli, program Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH) merupakan langkah strategis yang dapat membantu proses pemulihan dalam jangka pendek maupun menengah.

“Tentu kami memberi apresiasi kepada pemerintah dengan adanya program Huntara dan DTH. Program tersebut setidaknya dapat menjadi solusi jangka pendek dan menengah, yang menjadi bagian dari proses pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana,” kata Doli dalam keterangannya," Kamis (5/3/2026).

Namun demikian, Doli mengingatkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi harus dirancang secara matang, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

“Program tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi di tengah situasi fiskal kita yang tidak longgar dan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena memang program ini harus didesign dengan sangat baik, terukur, dan akuntabel. Pertama, tentu harus dimulai dengan data yang akurat, agar program ini tepat sasaran,” ucapnya.

Ia juga menyoroti kompleksitas pelaksanaan program yang tidak hanya menyangkut pembangunan rumah, tetapi juga harus terintegrasi dengan pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukung.

“Kedua, program ini bukan program yang sederhana, sangat kompleks. Pembangunan rumah-rumah tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus difikirkan juga pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, Puskesmas, dan lain-lain,” ucapnya.

Selain itu, Doli menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program sangat penting agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Ketiga, program ini harus dilaksanakan dengan target waktu yang tidak boleh terlalu lama, karena ini kebutuhan mendasar,” katanya.

Dalam konteks pengawasan, DPR juga memastikan akan menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

“Keempat, tentu program ini tetap perlu adanya pengawasan. Itu adalah salah satu tugas kami di DPR,” ujarnya.

Doli menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas PRR mampu memastikan seluruh program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Kami percaya dan mendukung penuh, sebagai Ketua Satgas, Mendagri akan bekerja dengan sangat serius dan sungguh-sungguh agar seluruh perencanaan program ini cepat terealisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pendataan penyintas menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat dan optimal.

“Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak teknis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama,” kata Tito.

Pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak dengan tiga kategori, yakni rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi (masyarakatnya) perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta, bantuan perabotan rumah tangga Rp3 juta, serta jaminan hidup Rp15.000 per hari untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.

Untuk masa transisi, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp1,8 juta bagi warga yang rumahnya rusak berat atau harus direlokasi sambil menunggu pembangunan hunian tetap.