Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menegaskan bahwa langkah ini merupakan koreksi agar dapur MBG benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. 

“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujarnya.

Sementara di Pulau Jawa, 1.512 SPPG dihentikan sementara operasionalnya. Direktur Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menyebut sebagian besar unit belum mendaftarkan SLHS dan belum memenuhi persyaratan dasar seperti IPAL dan mess bagi tenaga pengelola.

Di Indonesia Timur, 717 SPPG juga akan segera disuspend karena belum mendaftarkan SLHS. Direktur Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa kepemilikan SLHS adalah syarat penting untuk menjamin kebersihan dan keamanan pangan. 

“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi,” katanya.

BGN menekankan bahwa suspend bersifat sementara dan operasional akan dibuka kembali setelah seluruh persyaratan administrasi, sanitasi, dan standar operasional dipenuhi.