“Masyarakat mulai tidak sabar disebabkan Kiyai MFS tidak segera meninggalkan Pondok Pesantren Nurul Jadid,” ujar Firdaus.

Menjelang tengah malam, ratusan orang mulai bertindak anarkis dengan merusak fasilitas ponpes hingga membakar sejumlah bangunan.

Firdaus menuturkan, kasus dugaan asusila yang menyeret MFS ini diduga telah kedaluwarsa.

"Untuk penanganan kasus seksual itu sendiri, menurut Pasal 74 KUHP lama bahwa batas kedaluwarsa suatu perkara adalah enam bulan. Berhubung kejadian yang dilaporkan tahun 2022 maka ahli berpendapat kasus tersebut kadaluarsa,” jelas Firdaus.

Kemenag Cabut Izin Ponpes

Terkait polemik ini, Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung pun menonaktifkan izin operasional Ponpes Nurul Jadid.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag Lampung, Zulkarnain mengatakan, pihaknya mengecam aksi yang dilakukan oleh MFS terhadap santriwati.

"Kami kecam tindakan yang dilakukan oleh oknum ponpes yang terjadi di Mesuji," ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, pihaknya juga tengah memproses pencabutan izin operasional ponpes tersebut.

“Ponpes tersebut tidak berfungsi lagi, saat ini sedang dalam proses pencabutan izin,” tegasnya, dikutip dari TribunLampung.co.id.

Ia menuturkan, kasus dugaan kekerasan seksual ini sempat naik, namun pelaku dibebaskan karena tak cukup alat bukti.

Baca juga: Dulu Jualan Kerupuk Demi Bangun Ponpes, Kini Pengasuh Pesantren Jepara Jadi Tersangka Dugaan Asusila

Situasi yang sempat mereda karena MFS pergi dari ponpes.

Namun, warga kembali geram setelah MFS justru mengunjungi ponpes.

"Tetapi oknum tersebut datang lagi, mulai lagi mencoba mengumpulkan masyarakat dengan memiliki keinginan untuk meneruskan ponpes tersebut," kata Zulkarnain.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul Pemicu Ponpes Nurul Jadid Dibakar Warga, Ada Dugaan Asusila, Kondisi Terkini Terkuak

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunLampung.co.id, Bayu Saputra)