Ringkasan Berita:

• Sumber daya perikanan tangkap di Papua kini melimpah.
• Robert Kardinal optimis Kampung Nelayan Merah Putih dapat mengembalikan keejayaan Papua sebagai lumbung Tuna di Kawasan Timur Indonesia.
• Hal ini pula bisa meningkatkan perekonomian lokal karena mayoritas mata pencaharian warga dari nelayan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal optimistis program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Tanah Papua sekaligus menjadikan wilayah paling timur Indonesia itu sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.

Robert menilai potensi perikanan tangkap Papua sangat melimpah, terutama di tiga titik strategis yang selama ini belum tersentuh program nasional tersebut. 

Tiga kawasan yang dimaksud yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.

Ketiga kawasan tersebut menurutnya, memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.

Robert menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Wahyu Sakti Trenggono atas pelaksanaan program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah berjalan di sejumlah wilayah perbatasan seperti Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara hingga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.

Namun legislator daerah pemilihan Papua Papua itu menegaskan Pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada wilayah yang memiliki sumber daya ikan terbesar di Papua. 

“Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” ujar Robert di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Menurut Robert, ketiga wilayah tersebut merupakan pusat perikanan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Selain itu, ketiganya merupakan gugusan pulau terluar di wilayah utara Papua yang secara geografis justru lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat Pemerintahan di Papua.

“Kenapa penting mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kabupaten itu karena lokasi-lokasi tersebut merupakan pulau-pulau terluar di Tanah Papua bagian utara. Misalnya Pulau Mapia itu ke Palau cuma sekitar 68 mil, sementara ke Biak lebih jauh mencapai 180 mil. Jadi mestinya kampung nelayan merah putih dibuat di situ supaya Merah Putih berkibar di situ,” tegasnya.

Ia menambahkan, kawasan-kawasan itu menyimpan kekayaan laut yang sangat melimpah mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. 

Mayoritas masyarakat setempat pun menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan. 

Karena itu, pembangunan KNMP di tiga titik tersebut bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi ikan, melainkan juga memperkuat pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.

Politisi Fraksi Golkar ini secara khusus menyoroti kawasan Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebutnya sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Papua. 

Menurutnya, wilayah itu pernah menjadi saksi kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan perikanan besar milik Jayanti Group beroperasi pada era 1999 hingga 2003.

Kala itu, perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya-anak group Jayanti, mampu mempekerjakan ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur.

Dengan dukungan 1.000 hingga 1.500 rumpon yang tersebar di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah itu.

Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui kehadiran perusahaan milik negara PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.

“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” katanya.

Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar.

Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN.

Ia menilai kampung-kampung nelayan yang dibangun Pemerintah nantinya dapat terhubung dengan fasilitas-fasilitas eks Usaha Mina sebagai pusat pengumpulan dan ekspor hasil tangkapan nelayan dari Papua.

Robert juga menyinggung keberadaan PT West Irian Fisheries (WIF), perusahaan perikanan asal Jepang yang bekerja sama dengan pelaku usaha anak asli Papua yang pernah menjadi roda penggerak ekonomi utama di Sorong sejak 1970-an.

Pada masa jayanya, perusahaan itu mengekspor tuna dan udang serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal. 

Sayangnya, operasionalnya terhenti setelah kebijakan pembatasan kapal asing diberlakukan sehingga armada tak lagi beroperasi dan pabrik akhirnya tutup. 

“Papua pernah punya industri perikanan besar lewat Jayanti, Usaha Mina, dan WIF. Itu bukti bahwa kalau dikelola serius, Papua bisa menjadi kekuatan besar industri perikanan nasional. Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi titik awal menghidupkan kembali kejayaan itu,” tegas Robert.

Saat ini, kata dia, industri pengolahan ikan skala besar di Papua praktis hanya tersisa PT Citra Raja Ampat Canning di Sorong, Papua Barat Daya. Kondisi itu dinilai sangat kontras dengan besarnya potensi sumber daya ikan yang dimiliki wilayah tersebut.

Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing.

Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Menurutnya, keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal.

Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” katanya.

Robert meyakini jika Pemerintah serius menempatkan program KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, dan Biak Numfor-Supiori, maka Papua dapat kembali menjadi pusat industri tuna nasional seperti masa kejayaan industri perikanan di era Jayanti, Usaha Mina, dan WIF.

Optimisme itu sejalan dengan target KKP yang akan membangun lebih dari 1.000 KNMP pada 2026.

Program tersebut dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia, belum satu pun menyentuh Papua. 

Robert berharap pemerintah segera mengoreksi ketimpangan itu. 

Baca juga: Rekrutmen Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih 2026: Syarat, Cara Daftar, dan Jadwal Seleksi

“Papua punya laut yang kaya, punya sejarah industri perikanan, dan punya posisi strategis di Pasifik. Kalau tiga titik ini dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, saya yakin Papua bisa kembali menjadi lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.