"Karena rata-rata bukan ASN, jadi sekali lagi kalau ada yang bilang mobilisasi, saya saja nggak kenal," lanjut Seno.

"Kemudian masalah pidato karena sudah ditangani dengan pihak yang berwajib, ya saya tidak perlu mengomentari nanti pada waktunya saya akan menaati dan menceritakan apa yang terjadi," pungkas Seno.

Karni Ilyas sebagai pembawa acara tersebut pun menanyakan perihal mobilisasi hingga ujaran yang disebut penghinaan pada video pidato yang beredar pada Seno.

"Massa itu ada yang menuduh jika pak Bupati yang menggerakkan, dan memobilisasi ASN yang ada di Boyolali, apa tanggapan Bapak?" tanya Karni Ilyas.

"Yaa enggak Pak, saya baru bangun dibangunkan wakil saya, saya nggak ada waktu. Jadi nggak mungkin saya menggerakkan ASN," jawab Seno.

"Apa benar dalam pidato Pak Bupati menghina Prabowo sampai mengatakan a** segala?" tanya Karni Ilyas.

"Saya hormat Pak Karni, boleh bertanya karena itu hak Pak Karni, maka izinkan saya untuk menggunakan hak saya untuk tidak menjawabnya, karena ini sudah ditangani aparat penegak hukum."

"Biarkan kami buka-bukaan apa adanya di depan penegak hukum, bukan di depan forum Pak Karni yang paling diidolakan ini. Mohon maaf Pak Karni saya menolak menjawabnya," pungkas Seno.

Fadli Zon pun langsung memberikan tanggapan mengenai jawaban Seno Samodro.

Fadli bilang, jika tidak ada pembantahan dari sang bupati.

"Sayang sekali Pak Bupati tidak bisa hadir di sini, tapi kalau yang disampaikan seperti itu, berarti tidak ada bantahan."

"Walaupun tidak mengonfirmasi Pak Bupati, tapi jelas bukti-buktinya jelas dalam video maupun berita mengatakan, Pak Prabowo itu dalam kata-kata kasar, saya kira ini jelas bagi kami ini yang namanya penghinaan, penghinaan dengan nama."

"Jelas ini suatu pelanggaran terhadap undang-undang, saya harap pada aparat untuk berlaku adil. Janganlah pro pemerintah itu tidak diproses, sedangkan yang oposisi begitu cepat diproses begitu," jelas Fadli Zon.

Fadli Zon juga menyebut jika kata-kata yang disampaikan pada pidato tersebut merupakan kata penghinaan dan disebut tidak pantas.

"Kemudian soal pengarahan ASN, kita buktikan saja. Masak ini terjadi begitu tiba-tiba, jelas ada pengarahan, ini harus diproses sebagai sebuah pelanggaran aturan kampanye tentang tidak melibatkan ASN," jelas Fadli Zon.

Fadli Zon juga menyinggung mengenai ajakan untuk tidak memilih satu di antara calon presiden. 

(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari)