TRIBUNNEWS.COM - Pelaksanaan Reuni 212, mendapat beberapa tanggapan dari berbagai pihak.

Beberapa pihak menyetujui penyelenggaraan acara itu, dan beberapa yang lain menyangsikan.

Reuni 212 akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2018).

Reuni 212 ini merupakan reuni kedua sejak Aksi Bela Islam dilaksanakan 2 Desember 2016.

Baca: Ketua Fraksi PKS Sebut Aksi 212 Kegiatan Positif Sejak Awal Digelar

Jelang pelaksanaan Reuni 212 terjadi polemik, terkait tanggapan dari beberapa pihak.

Berikut adalah tanggapan-tanggapan dari beberapa pihak terhadap Reuni 212.

1. Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut acara ini dengan baik.

Anies tidak melarang digunakannya Monas sebagai lokasi peneyelenggaraan acara tersebut.

"Secara prinsip kami menyetujui, tapi untuk kegiatan keramaian bukan di kami, untuk (izin) keramaian di kepolisian, tentang tempatnya memang bisa digunakan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Anies bahkan memastikan dirinya akan hadir dalam acara tersebut.

"Meskipun saya bukan alumni, tapi saya datang ke sana," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (26/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Anies menjelaskan tidak hanya menghadiri acara itu, tetapi juga semua acara yang diselenggarakan di Monas.

"Teman-teman bisa cek selama enam bulan, satu tahun terakhir ini berbagai macam acara diselenggarakan di Monas, Gubernur datang," lanjutnya.

Anies mengatakan hal itu untuk menunjukkan, kehadirannya sebagai gubernur dalam acara tersebut adalah hal yang wajar.

"Jadi bukan sesuatu yang luar biasa gubernur datang di situ. Sesuatu yang biasa-biasa saja," ujarnya.

2. Sandiaga Uno

Sandiaga Uno, calon wakilpresiden nomor urut 2 nelum memastikan apakah dirinya agan hadir di Reuni 212.

Untuk menghadiri acara itu, Sandiaga Uno mempertimbangkan tiga hal.

Pertimbangan pertama adalah terkait izin penyelenggaraan acara dari pihak berwajib.

"Mengenai 212 sendiri, saya sudah sampaikan bahwa kita harus pastikan pemerintah dan aparat memperbolehkan," kata Sandi usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Economic Forum 2018, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyetujui Monas digunakan sebagai tempat acara Reuni 212.

Namun, Anies mengingatkan bahwa izin keramaian acara itu dikeluarkan oleh polisi, bukan Pemprov DKI Jakarta.
Terkait perizinan, Sandi mengaku akan berkomunikasi dengan Anies.

"Nah ini yang saya ingin tanya ke Pak Anies, sampai sekarang saya belum terhubung dengan Pak Anies," tuturnya.

Pertimbangan kedua adalah soal waktu.
Sandiaga Uno mengaku telah memiliki jadwal yang padat hingga bulan Desember mendatang.

"Saya musti mengecek dulu karena jadwal saya sampai Desember sudah full, kebetulan hari ini di Jakarta, mulai besok di Jawa Timur untuk 5 atau 6 hari," jelas dia.

Pertimbangan ketiga adalah terkait efektivitas kehadirannya dengan pasangan calonnya, Prabowo Subianto.

"Ketiga, saya ingin bicarakan dengan Pak Prabowo karena efektifitas kita hadir, kalau dua-duanya hadir di sana bagaimana, kalau cuma satu yang hadir seperti apa," tuturnya.

3. MUI Jawa Barat

Menanggapi pagelaran Reuni 212, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menunujukkan sikap kurang sejalan.

MUI Jabar menilai kegiatan Runi 212 sudah melenceng ke arah politik.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan."

"Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Rachmat menjelaskan, awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana.

Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

MUI Jabar juga memberikan imbauan pada masyarakat Jabar untuk tidak terprovokasi.

"Ini semua kan demi NKRI. Di samping usaha, doa juga tetap harus dilakukan. Minta agar bangsa ini diselamatkan dan dijauhkan dari sifat kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya," katanya.

Rachmat juga meminta masyarakat Jabar untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan isu agama menjelang Pipres 2019.

"Kegiatan politik silakan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama," ujarnya.

4. Menko Polhukam

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto berikan imbauan tentang kegiatan ini dikaitkan dengan Pemilu 2019.

Di tahun politik ini mengimbau agar energi dan kegiatan diarahkan untuk membangun partisipasi publik untuk ikut serta dalam Pemilu 2019.

Ia juga berharap bisa berperan dalam suksesnya Pemilu 2019, bukan justru menjadi penghambat.

"Kalau pemilu sukses maka demokrasi kita berjalan lebih lebih maju lagi tapi kalau pada saat kita ricuh menjelang pemilu, ada kekacauan itu kan menandakan bahwa demokrasi kita tidak pernah dewasa," ujarnya dilansir dari Kompas.com.

"Maka saya mengajak dan mengimbau marilah kita bersama-sama menjaga agar pemilu berjalan dengan baik dan prakondisi yang berjalan ini bisa kita jaga dengan baik suhunya, hangat boleh tapi jangan mendidih," lanjutnya.

5. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta agar Reunu 212 dikaji dan di[ikir ulang.

Moeldoko menganggap bahwa kegiata itu akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas.

“Imbauan saya minta kegiatan yang tidak memberikan rasa aman seperti itu tolong dipikir ulang."

"Saya sudah dengar dari berbagai kelompok masyarakat bahwa mereka resah dan takut dengan kegiatan-kegiatan seperti itu.”

“Jadi buat apa menggelar kegiatan yang justru memberikan rasa takut ke masyarakat? Menurut saya begitu,” tutur Moeldoko, ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018) dilansir dari Warta Kota.

Dalam Reuni 212, panitia berencana mengibarkan berbagai macam bendera.

Moeldoko menganggap hal itu dapat menambah rasa takut masyarakat.

“Apalagi kalau lihat bendera berwarna hitam, kan masyarakat ketakutan. Psikologisnya masyarakat seperti itu. Jadi kenapa kita mesti menambah rasa takut di tengah masyarakat,” ucapnya.

6. Polda Metro Jaya

Terkait kegiatan Reuni 212 di Monas, Minggu (2/12/2018), Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan secara maksimal.

"Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia. (Jumlah massa) belum tahu, saya belum lihat suratnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, menegaskan akan melakukan pengamanan secara maksimal.

Meskipun diprediksi kegiatan tersebut tidak sebesar beberapa waktu lalu.

Baca: CFD Tetap Berjalan Meski Ada Reuni 212

“Pengamanannya sudah dipersiapkan oleh Polda Metro. Sudah sangat baiklah Polda Metro untuk mengamankan itu. Insya Allah kami prediksi jumlahnya tak sebanyak dulu," kata Dedi.

 (Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)