TRIBUNNEWS.COM -  Kabar perlakuan Pemerintah China terhadap Suku Uighur menuai banyak kecaman.

Di Indonesia, kecaman terhadap sikap Pemerintah China itu disampaikan melalui sejumlah aksi demonstrasi dan pernyataan berbagai pihak. 

Sejumlah tokoh juga menyampaikan kritik atas perlakuan Suku Uighur. 

Berikut ini Tribunnews.com merangkum fakta-fakta terbaru tentang kabar perlakuan Pemerintah China atas Suku Uighur: 

1. Tentang Suku Uighur

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Suku Uighur merupakan etnis minoritas di China yang keberadaannya di Xinjiang sudah dicatat sejarah sejak berabad-abad silam.

Mereka merupakan penduduk Muslim yang secara budaya merasa lebih dekat ke Asia Tengah, dibandingkan dengan suku Han China yang merupakan mayoritas.

Baca: Tanggapan Beberapa Pihak terkait Polemik Muslim Uighur, Maruf Amin Berharap Tak Seperti di Rohingya

Pada awal abad 20, suku Uighur mendeklarasikan kemerdekaan mereka dengan nama Turkestan Timur.

Namun pada 1949, Mao Zedong membawa Xinjiang ke dalam kekuasaan penuh Beijing dan menjadi daerah paling luar.

Xinjiang sendiri merupakan provinsi terbesar di China yang memiliki banyak sumber daya alam.

Maka tak heran apabila Beijing memutuskan untuk menjadikan Xinjiang sebagai daerah kekuasaannya.

Akibatnya hubungan China dengan etnis minoritas di Xinjiang diwarnai kecurigaan.

Cara pemerintah Beijing mengontrol daerah terluarnya tersebut adalah dengan cara mendorong imigrasi massal suku Han ke Xinjiang.

Awalnya suku Han hanya berjumlah enam persen dari jumlah total penduduk China pada 1949 silam.

Namun saat ini jumlah populasinya sudah mencapat lebih dari 40 persen, seperti dikutip dari Wikipedia.

Secara historis, jumlah populasi suku Uighur di Xinjiang telah melebihi suku Han.

Dikutip dari Uyghur American, adanya imigrasi massal suku Han ke Xinjiang di masa lalu membuat lahan dan sumber daya air semakin terbatas.

Tak hanya itu, Han juga menjadi etnis yang paling banyak menikmati kebebasan sipil.

Hal tersebut justru menimbulkan ketimpangan yang membuat Han menjadi makmur meski mereka adalah suku pendatang.

2. Kebijakan Pemerintah China yang Buat Uighur Terjepit

Pemerintah China dikabarkan mengeluarkan sejumlah aturan yang membuat Suku Uighur terjepit. 

Di antaranya, Pemerintah China dikabarkan mengumpulkan seluruh sampel DNA penduduk di wilayah barat, Xinjiang.

Dilansir dari The Guardian, pihak berwenang mengumpulkan basis data berupa iris mata dan golongan darah dari semua warga yang berusia 12 tahun hingga 65 tahun di Xinjiang.

Tujuannya, untuk mengendalikan beberapa wilayah di China yang disebut para pakar sebagai "penjara terbuka".

Xinjiang merupakan rumah bagi lebih dari 11 juta suku Uighur, sebuah kelompok minoritas yang beragama Islam.

Wilayah di sana kerap mengalami konflik.

Baca: Dewan Masjid Indonesia Ajak Umat Islam Doakan Muslim Uighur

Direktur Lembaga Pengawas HAM di China, Sophie Richardson mengatakan pendataan yang bersifat perintah bagi seluruh populasi dengan menggunakan DNA masuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap norma HAM internasional.

"Hal itu bahkan lebih buruk jika dilakukan dengan diam-diam, dengan kedok program perawatan kesehatan gratis," katanya.

Hampir 19 juta orang telah terlibat dalam pemeriksaan kesehatan melalui program "Kesehatan untuk Semua" di tahun ini.

"Pejabat di Xinjiang harus mengganti nama program pemeriksaan kesehatan menjadi proyek 'Pelanggaran Privasi untuk Semua' karena warga tidak mendapatkan pilihan," tambahnya.

Hal lain yang membuat Uighur terjepit adalah seringnya terjadi penganiayaan marijinalisasi oleh pemerintah Xinjiang

Banyak warga Uighur mengeluh telah menjadi korban penganiayaan marjinalisasi yang direstui negara di Xinjiang, wilayah permukiman mereka di barat laut China.

Pemerintah lalu melakukan migrasi jutaan etnis Han ke sana. Ketegangan etnis telah menyebabkan kekerasan sporadis di Xinjiang yang dihuni 9 juta warga Uighur.

3. Soal Kabar Penangkapan 1 juta warga Uighur, China Beri Bantahan

Pemerintah China menyebut laporan tentang penahanan satu juta Muslim Uighur di Xinjiang sebagai kabar tidak benar.

Namun, pemerintah China mengakui telah mengirim sejumlah warga Uighur ke sejumlah pusat "reedukasi".

Pengakuan Beijing yang langka itu disampaikan dalam sebuah pertemuan PBB di Jenewa, Swiss untuk menanggapi kecemasan terkait kabar bahwa Xinjiang kini lebih menyerupai kamp tahanan raksasa.

Pemerintah China menuduh kelompok militan Islam dan kalangan separatis sebagai pihak yang berada di balik berbagai kekerasan itu.

4. Tanggapan Kedubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia juga buka suara soal polemik muslim Uighur ini.

Kedubes RRT memberi penjelasan lengkap mengenai program pelatihan dan pendidikan vokasi yang dilaksanakan di Xianjiang.

Hal ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia terkait nasib muslim Uighur di Xianjang.

Juru bicara Dubes RRT, Xu Hangtian menegaskan, Tiongkok merupakan negara multisuku dan multiagama.

Baca: 4 Fakta Terbaru Uighur: Spanduk Bendera China Dibakar hingga Alasan Pemerintah Bersikap Hati-hati

Hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan warga negara Tiongkok dijamin Undang-undang Dasar. Termasuk bagi Muslim suku Uighur di Xinjiang.

"Pemerintah Tiongkok, memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk Muslim suku Uighur di Xinjiang untuk menjalankan kebebasan beragama dan kepercayaan," tegas Xu Hangtian dalam pernyatannya yang diterima redaksi Tribun Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Termasuk suku Uighur, menurut Xu Hangtian, ada 10 suku di Xinjiang yang mayoritasnya menganut agama Islam, dengan jumlah penduduk sekitar 14 juta.

Selain itu ada 24,4 ribu masjid di wilayah Xinjiang, atau sekitar 70 persen dari jumlah total masjid di seluruh Tiongkok. Jumlah masjid per kapita berada di jajaran terdepan di dunia.

Begitu juga jumlah ulama ada 29 ribu orang, sekitar 51 persen dari jumlah total di seluruh negara.

Pun di Xinjiang, ada 103 ormas agama Islam, mengambil porsi 92 persen dari seluruh ormas agama di Xinjiang.

"Didirikan pula beberapa pesantren dan madrasah," jelas Xu Hangtian.

(Tribunnews.com/Daryono)