Dituduh Sebarkan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Andi Arief: Silakan Kalau Mau Dilaporkan

TRIBUNNEWS.COM- KPU telah memastikan beredarnya kabar tujuh kontainer surat suara tercoblos merupakan berita bohong atau hoaks.

Kabar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial termasuk diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief.

Hal ini membuat beberapa pihak menganggap Andi Arief turut menyebarkan hoaks.

Pada Rabu (2/1/2018), Andi Arief mengunggah cuitan di akun Twitternya @AndiArief_ mengenai kabar surat suara tersebut.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," ditulis pada pukul 20.05, Rabu (2/1/2019).

Kemudian cuitan tersebut dihapus.

Baca: 6 Fakta dan Tanggapan 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, KPU Pastikan Hoaks

Pada Rabu (2/1/2019) malam KPU mendatangi kantor Bea dan Cukai untuk mengkonfirmasi kabar yang beredar.

Setelah melakukan pertemuan, KPU memastikan bahwa kabar yang beredar merupakan hoaks.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan mengenai cuitan Andi Arief yang menurutnya bentuk provokatif.

"Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya. Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (3/1/2019).

Ia juga berharap untuk apa yang dilakukan oleh Andi Arief tidak terulang lagi.

"Kami berharap agar apa yang dilakukan oleh saudara Andi Arief yang mencoreng keadaban politik di awal tahun, agar tidak terjadi lagi," tukas Hasto.

Menanggapi hal tersebut, Andi Arief menyebut jika Sekjen PDIP Hasti Kristiyanto buta huruf.

"Hasto Sekjen PDIP buta huruf. suruh baca tuit saya dengan jelas. Saua menghimbau supay dicek. Karena isu itu sudah dari sore muncul. Bahkan Ketua KPU sendiri mengakui dia mendapat kabar dari sore. KPU beegerak setelah himbauan saya," tulis Andi dalam akun Twitternya, Kamis (3/1/2019).

Ia juga mempersilakan pihak yang akan melaporkannnya.