TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) melemparkan pertanyaan soal jumlah calon legislatif mantan napi koruptor yang diusung oleh Partai Gerindra. 

Pertanyaan itu dilontarkan kepada Prabowo dalam sesi V debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam. 

Jokowi yang diberi kesempatan untuk bertanya oleh moderator debat mengawali pertanyaannya dengan menyodorkan data Indonesian Cooruption Watch (ICW). 

Dalam data itu, kata Jokowi, Partai Gerindra disebut paling banyak mengusung caleg mantan napi koruptor. 

Baca: Nonton Bareng Debat Pilpres 2019 di Belakang Hotel Bidakara, Kedua Kubu Saling Bersahutan

Jokowi menanyakan tentang hal itu kepada Prabowo mengingat Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. 

"Menurut ICW, partai yang bapak pimpin, termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tau, caleg itu yang tanda tangan ketua umumnya. Berarti pak Prabowo yang tandatangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini," tanya Jokowi seperti dikutip dari tayangan live KompasTV. 

Atas pertanyaan Jokowi, Prabowo mengaku belum mendapat laporan tentang itu. 

Ia juga menganggap data ICW sangat subjektf. 

"Kalau ada bukti laporkan ke kami," ujar Prabowo. 

Jokowi yang diberi tanggapan kembali menegaskan pertanyaannya. 

Jokowi mengaskan yang ia maksud adalah mantan napi korupsi yang dicalonkan sebagai caleg. 

"Itu ada. ICW memberikan data itu jelas sekali, ada enam yang bapak calonkan," kata Jokowi. 

Baca: Fakta Kepala Desa Ditangkap yang Disebut Prabowo Subianto di Debat Pilpres 2019

Atas balasan Jokowi, Prabowo kemudian menganggap hal itu sebagai demokrasi. 

Jika caleg mantan napi korupsi itu tak disukai masyarakat tentu tidak akan dipilih. 

Lantas benarkan data ICW yang disampaikan Jokowi? 

Dalam catatan Tribunnews.com pada 21 September 2018, Partai Gerindra mengusung enam calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi.

Enam caleg tersebut, terdiri dari tiga orang caleg DPRD Provinsi, dan tiga orang caleg DPRD Kabupaten Kota.

Tiga caleg eks koruptor DPRD Provinsi itu antara lain, Mohamad Taufik dari Dapil DKI 3, Herry Jones Kere dari Dapil Sulawesi Utara, dan Husen Kausaha dari Dapil Maluku Utara.

Sementara tiga caleg eks koruptor lainnya dari DPRD Kabupaten/Kota yaitu, Alhajad Syahyan dari Dapil Tanggamus, Ferizal dari Dapil Belitung Timur, dan Mirhammuddin dari Dapil Belitung Timur.

Diajukannya enam caleg eks koruptor dari Partai Gerindra menjadikan partai pimpinan Prabowo Subianto itu sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 yang paling banyak mengajukan caleg mantan napi korupsi.

(Tribunnews.com/Daryono)