TRIBUNNEWS.COM - Debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno digelar, Kamis (17/1/2019).

Diketahui, debat pertama Pilpres 2019 ini diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta. Membahas tiga isu yaitu hukum HAM, korupsi, dan terorisme.

Dalam kesempatan ini, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya jika nantinya terpilih.

Debat yang dipimpin oleh Ira Kusno dan Imam Priyono mempersilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf untuk menyampaikan visi dan misinya terlebih dahulu.

Jokowi didampingi Ma'ruf Amin pun menyampaikan visi dan misi keduanya yang bertajuk 'Indonesia Maju' yang menawarkan optimisme.

"Bapak ibu yang saya hormati, visi kami adalah Indonesia Maju, kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan," kata Jokowi membuka visi dan misinya dikutip Tribunnews.com dari tayangan langsung Debat Pertama Capres & Cawapres Pemilu 2019 di KompasTV.

Baca: Pendukung Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Nonton Bareng Debat Pilpres Sambil Ngopi

Menurut Jokowi, semakin maju dan demokratis sebuah negara maka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan semakin baik.

"Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tetapi kepenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia," tambahnya.

Hal ini dicontohkan seperti akses lahan, akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, akses permodalan dan hak atas pembangunan, itu adalah cara pemenuhan HAM yang paling mendasar.

Jokowi juga menyinggung pelanggaran HAM yang masih belum selesai di Indonesia.

"Tidak mudah menyelesaikannya, karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya masalah ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi," jelas Jokowi.

Meski begitu, Jokowi-Ma'ruf tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang belum selesai ini.

"Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum dan budaya taat hukum yang terus kita perbaiki,"

"Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, penegakkan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian,"