TRIBUNNEWS.COM -  Terungkapnya penguasaan ratusan ribu hektar lahan oleh Calon Presiden (Capres) 02 Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. 

Sebelumnya, dalam Debat Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019), Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kepemilikan lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah yang dikuasai Prabowo. 

Atas polemik kepemilikan lahan itu, berbagai pihak memberi tanggapan termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Tak hanya JK, Jokowi juga memberi tanggapan terbaru soal polemik itu. 

Baca: Pernyataan Terbaru Jokowi soal Tanah Prabowo: Apa Saya Pernah Bilang itu Masalah? Enggak kok

Berikut Tribunnews.com merangkum perkembangan terkini polemik kepemilikan lahan Prabowo, Rabu (20/2/2019): 

1. Jokowi Mengaku Tak Salahkan Prabowo

Jokowi mengaku tak pernah menyalahkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ihwal penguasaan lahannya seluas ratusan ribu hektar.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan Prabowo tak salah menguasai lahan seluas itu lantaran izinnya diperoleh sesuai dengan undang-undang.

"Memang tidak ada masalah. Apa saya pernah bilang (itu) masalah? Enggak kok," kata Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2/2019) seperti dikutip dari Kompas.com. 

Jokowi mengatakan dirinya mengungkapkan penguasaan lahan oleh Prabowo saat Debat Pilpres kedua lantaran Capres nomor urut 02 itu menilai program kerjanya membagikan konsesi tanah kepada masyarakat itu tidak bermanfaat.

Karena itu, lanjut Jokowi, saat itu ia menyebut luas lahan yang dikuasi Prabowo untuk membandingkan dengan luas konsesi lahan yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya itu menyampaikan ya Pak Prabowo kan menyampaikan bahwa pembagian sertifikat itu tidak bermanfaat karena nanti kan tanah-tanah akan habis. Kan gitu. Saya hanya menyampaikan kan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu. Enggak memasalahkan itu ilegal atau itu enggak," ujar Jokowi.

"Sudah saya sampaikan, bahwa kan pada ikut di perhutanan sosial. Ada yang kita beri satu hektar. Ada masyarakat adat ulayat 800 hektar, 2.000 hektar, itu kecil-kecil memang. Ada yang 2 hektar, memang kecil-kecil," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

2. JK Ceritakan Kronologi Pemberian Tanah

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, dirinya-lah yang memberikan izin kelola lahan negara atas dasar Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur pada 2004 silam.

"Bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola kepada Prabowo)," ujar JK yang ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Baca: Jajal MRT, Jusuf Kalla Optimistis MRT Jadi Moda Transportasi Favorit

JK menguraikan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambil alih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK telah berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu Agus Martowardojo, untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya untuk orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'siap' (jawab Prab)."

"Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke Singapore," jelas JK.

JK menerangkan, akhirnya Prabowo membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 juta dolar AS.

"Dia (Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," tutur dia. 

3. Adik Prabowo Sesalkan Pernyataan Jokowi

Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku tak rela calon presiden nomor urut 01 menyerang pribadi sang kakak.

Hashim Djojohadikusumo menilai Jokowi telah melanggar aturan KPU saat debat capres kedua, pada Minggu (17/2/2019).

Pasalnya menurut Hashim Djojohadikusumo, Jokowi membahas soal tanah atau lahan ratusan ribu hektare yang dikuasai oleh Prabowo Subianto.

Ia kemudian membongkar fakta terkait lahan ratusan ribu hektare itu.

Awalnya Hashim Djojohadikusumo mengaku sangat menyesal dengan Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo seusai menghadiri debat capres kedua.

"Ya saya terus terang saja sangat menyesal ya, bahwa pak Jokowi itu menyerang pribadi Pak Prabowo yang mengenai tanah yang seolah-olah milik Pak Prabowo," kata Hashim Djojohadikusumo dikutip TribunJakarta.com dari TV One, pada Selasa (19/2/2019).

Baca: Gerindra Klaim Keuntungan Lahan yang Dimiliki Prabowo untuk Kampanye Jokowi di Pilgub DKI

Ia menjelaskan lahan ratusan ribu haktare itu milik perusahaan bukan Prabowo Subianto.

"Ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh itu milik perusahaan bukan milik pribadi Prabowo," tambah Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan di tahun 2004 lahan tersebut diambil alih Prabowo Subianto dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bppn).

"Dan waktu itu tahun 2004 Pak Prabowo ambil alih dari BPPN, itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang-utang orang lain, yang kredit macet," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut tindakan Prabowo Subianto itu telah menolong Indonesia.

"Sebenarnya Prabowo menolong negara," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Jelas Prabowo menolong negara, dengan ambil alih aset-aset yang bermasalah," tambahnya.

Hashim Djojohadikusumo kembali menegaskan keberatan dengan pernyataan Jokowi.

Ia mengatakan akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

"Kami keberakatan, dan nanti akan kami gugat," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Akan lapor ke Bawaslu," Hashim Djojohadikusumo.

Baca: Tim Jokowi: Teriak-teriak Lahan Dikuasai Orang Kaya, Ternyata Lahan Luas Itu Dikuasai Prabowo

Tak cuma itu Hashim Djojohadikusumo juga menceritakan ia sudah membicarakan tindakan Jokowi ke Ketua KPU, Arief Budiman.

"Tadi saya sudah berbicara ke ketua KPU, Pak Arif Budiman ya memang itu diajukan saja," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Ia mengatakan dalam aturan, seorang peserta debat dilarang menyinggung atau menyerang pribadi lawannya.

Hashim Djojohadikusumo menganggap Prabowo Subianto saja tak pernah menyerang pribadi Jokowi.

"Diaturan debat tidak boleh menyerang pribadi, Pak Prabowo kan tidak pernah menyerang Jokowi pribadi," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Tadi jelas Jokowi menyerang pribadi Prabowo kami tidak rela,"

"Pak Jokowi melanggar aturan KPU," tambahnya Hashim Djojohadikusumo.

4. Zulkifli Hasan Puji JK

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal pemanfaatan tanah negara oleh Prabowo sangatlah objektif.

Jusuf Kalla hanya menyampaikan apa yang menurutnya benar.

"Pak JK itu kan bukan bela siapa-siapa, menyampaikan apa adanya. Pak JK kan dari dulu orang baik, apa yang dia tahu ya ngomong aja. Pak JK negarawan orangnya, apa yang dianggap bener dia ngomong aja bukan bela siapa-siapa," ujar Zulkifli di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (20/2/2019).

Zulkifli mengatakan asal usul pemanfaatan lahan di Kalimantan dan Aceh oleh Prabowo tersebut sudah sesuai dengan mekanisme.

Hal itu telah dijelaskan Jusuf Kalla secara rinci.

"Pak JK kan mengatakan itu (lahan) saya yang ngasih. bener apa yang disampaikan, ya sudah itu aja," katanya.

Bila HGU Prabowo tersebut dipermasalahkan, sebaiknya menurut Zulkifli pemerintah berani membuka pengusaha-pengusaha lainnya yang mendapatkan konsesi lahan.

"Kan banyak yang lebih banyak dari itu. kenapa tidak dipertanyakan oleh yang lain-lain," katanya.

Baca: Mantan Panglima GAM Bantah Lahan Prabowo Dimanfaatkan Kombatan,

Prabowo menurut Zulkifli sudah mempersilahkan bila lahan yang ia manfaatkan akan diambil negara.

Asalkan menurutnya lahan tersebut jangan sampai jatuh ke tangan asing.

Selama ini, lahan tersebut telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat sekitar.

(Tribunnews.com/Daryono)