TRIBUNNEWS.COM -  Terungkapnya penguasaan ratusan ribu hektar lahan oleh Calon Presiden (Capres) 02 Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. 

Sebelumnya, dalam Debat Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019), Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kepemilikan lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah yang dikuasai Prabowo. 

Atas polemik kepemilikan lahan itu, berbagai pihak memberi tanggapan termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Tak hanya JK, Jokowi juga memberi tanggapan terbaru soal polemik itu. 

Baca: Pernyataan Terbaru Jokowi soal Tanah Prabowo: Apa Saya Pernah Bilang itu Masalah? Enggak kok

Berikut Tribunnews.com merangkum perkembangan terkini polemik kepemilikan lahan Prabowo, Rabu (20/2/2019): 

1. Jokowi Mengaku Tak Salahkan Prabowo

Jokowi mengaku tak pernah menyalahkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ihwal penguasaan lahannya seluas ratusan ribu hektar.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan Prabowo tak salah menguasai lahan seluas itu lantaran izinnya diperoleh sesuai dengan undang-undang.

"Memang tidak ada masalah. Apa saya pernah bilang (itu) masalah? Enggak kok," kata Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2/2019) seperti dikutip dari Kompas.com. 

Jokowi mengatakan dirinya mengungkapkan penguasaan lahan oleh Prabowo saat Debat Pilpres kedua lantaran Capres nomor urut 02 itu menilai program kerjanya membagikan konsesi tanah kepada masyarakat itu tidak bermanfaat.

Karena itu, lanjut Jokowi, saat itu ia menyebut luas lahan yang dikuasi Prabowo untuk membandingkan dengan luas konsesi lahan yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya itu menyampaikan ya Pak Prabowo kan menyampaikan bahwa pembagian sertifikat itu tidak bermanfaat karena nanti kan tanah-tanah akan habis. Kan gitu. Saya hanya menyampaikan kan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu. Enggak memasalahkan itu ilegal atau itu enggak," ujar Jokowi.

"Sudah saya sampaikan, bahwa kan pada ikut di perhutanan sosial. Ada yang kita beri satu hektar. Ada masyarakat adat ulayat 800 hektar, 2.000 hektar, itu kecil-kecil memang. Ada yang 2 hektar, memang kecil-kecil," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

2. JK Ceritakan Kronologi Pemberian Tanah