Deretan Janji Jokowi, Program Baru Pencari Kerja dan Korban PHK hingga 11 Juta Sertifikat Tanah
Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan sederet janji dalam pidato kebangsaannya kemarin Minggu (24/2/2019) di Sentul, Bogor
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Tiara Shelavie
Jokowi juga menyentil pihak yang memiliki lahan negara sangat luas untuk segera mengembalikannya kepada negara.
"Kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu," ujar Jokowi.
Saat Jokowi berucap hal tersebut, para relawan yang hadir di lokasi acara langsung riuh dan berteriak 'balikin-balikin'.
Jokowi pun terdiam dan menunggu tenang para relawan untuk melanjutkan pidatonya kembali.
"Saya ulangi, kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu. Saya tunggu sekarang," kata Jokowi yang kembali disambut riuh para relawan.
Tiga kali Jokowi mengulangi perkataan tersebut dan relawan pun menyambutnya dengan penuh semangat dengan berteriak "balikin dan HGU Prabowo".
"Saya tunggu sekarang dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil karena masih banyak rakyat membutuhkan," kata Jokowi.
Sebelumnya dalam debat kedua Pilpres 2019, capres Joko Widodo menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120 ribu hektar.
Atas pernyataan Jokowi, Prabowo pun menyampaikan status tanah tersebut merupakan HGU yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.
"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.
"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.
"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," ucap Prabowo.
Baca: Ridwan Kamil Berpantun di Pidato Kebangsaan Jokiwi
4. Program baru sembako murah
Dalam pidato kebangsaannya, Jokowi memaerkan program baru sembako murah berupa Kartu Sembako Murah.
DIberitakan Kompas.com, kartu ini menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Jokowi mengatakan, KIP dibuat untuk menjamin anak Indonesia bisa terus bersekolah tanpa hambatan ekonomi.