6 Fakta Terbaru Pajurit Tewas Insiden di Papua, Kata Jokowi hingga Proyek Tetap Berjalan
Simak fakta baru pasca-insiden 3 prajurit tentara tewas baku tembak dengan KKSB Papua di Nduga, Papua dalam, kata Presiden Jokowi hingga tak imbang
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
Simak fakta baru pasca-insiden 3 prajurit tentara tewas baku tembak dengan KKSB Papua di Nduga, Papua dalam, kata Presiden Jokowi hingga tak imbang
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah fakta baru terungkap pasca-insiden baku tembak TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada Kamis (8/3/2019) pagi.
Mulai dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR, Bambang Soesatyo, hingga kekuatan tak imbang kedua TNI dan KKSB Papua.
Adapun seperti diberitakan, insiden kontak senjata tersebut terjadi Nduga, Papua.
Baca: Pesan Terakhir Serda Yusdin Pada Sang Kekasih Sebelum Tewas Ditembak KKB Papua
Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga prajurit tentara tewas dan diperkirakan ada 7 hingga 10 anggota KKB yang tewas.
“Sementara dari pihak KKB, prajurit TNI berhasil merampas lima pucuk senjata milik KKB dan ditemukan satu orang mayat."
"Diperkirakan setidaknya 7-10 orang anggota KKB juga tewas."
"Namun, mayatnya berhasil dibawa kabur oleh teman-temannya,” kata Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, pada kemarin Kamis (8/3/2019).
Simak fakta terbaru pasca-insiden kontak senjata TNI dengan KKSB Papua yang ditangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber berikut ini.
1. Seruan tambah pasukan
Ketua DPR, RI Bambang Soesatyo berbelasungkawa atas meninggalnya tiga prajurit TNI dalam kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019).
Untuk menjaga moral seluruh prajurit yang bertugas di Nduga, Ketua DPR mendorong pemerintah dan TNI mengeskalasi kekuatan atau penambahan pasukan di Nduga.
Dengan kekuatan yang lebih memadai, Ketua DPR juga mendorong dilakukannya eskalasi operasi.
Baca: Kronologi Baku Tembak Antara TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua
"Setelah tewasnya sejumlah prajurit TNI dan warga sipil, diperlukan respons yang lebih tegas dan terukur."