Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tanggapan Sejumlah Pihak soal OTT Bowo Sidik, Fahri Hamzah Singgung Elektabilitas Jokowi

Tanggapan sejumlah pihak soal terjaringnya Bowo Sidik dalam OTT KPK dan dugaan persiapan 'serangan fajar', Fahri Hamzah singgung elektabilitas Jokowi.

Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Sri Juliati
zoom-in Tanggapan Sejumlah Pihak soal OTT Bowo Sidik, Fahri Hamzah Singgung Elektabilitas Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso menggunakan rompi oranye usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti, dan Seorang pihak swasta Indung serta mengamankan barang bukti uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop pada 84 kardus terkait dugaan suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), pada Rabu (27/3/2019).

Dalam kasus ini, Bowo diduga menerima uang dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), AWI (Asty Winasti) melalui pihak swasta PT Inersia, Indung.

Bowo diduga menerima fee sekitar Rp 221 juta dan USD 85.130 dari PT HTK terkait biaya angkut untuk distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

Selain itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar yang tersimpan dalam 84 kardus.

Di dalam 84 kardus itu, terdapat 400 ribu amplop berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang diduga hendak digunakan sebagai 'serangan fajar' dalam pencalegannya.

Kasus yang menjerat nama Bowo Sidik tersebut menjadi sorotan dan tanggapan dari sejumlah pihak.

Berikut Tribunnews rangkumkan dari berbagai sumber, tanggapan sejumlah pihak soal kasus yang menjerat Bowo Sidik.

Baca: OTT KPK Bowo Sidik, Diduga Terima Suap untuk Serangan Fajar hingga Dicopot Jabatannya dari Golkar

Berita Rekomendasi

1. Sekjen Partai Golkar

Menanggapi terjaringnya Bowo Sidik Pangarso dalam OTT KPK, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, pihaknya tidak akan memberi batuan dan pendampingan hukum.

"Sejauh ini tidak ada permintaan dari yang bersangkutan untuk meminta bantuan hukum, kami tidak memberikan pendampingan," ujar Lodewijk melalui keterangan tertulis, Jumat (29/3/2019) kepada Kompas.com.

Lodewijk mengatakan, perbuatan Bowo Sidik keluar dari komitmen pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pengurus Partai Golkar.

"Ini melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani seluruh pengurus DPP Partai Golkar yang berkomitmen untuk mewujudkan Golkar bersih," kata dia.

Selain tak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan, Bowo Sidik juga dicopot jabatannya dari Partai Golkar.

Sebelumnya, Bowo Sidik Pangarso menjabat sebagai ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I.

"Partai Golkar telah mengambil langkah-langkah organisasi yang tegas sesuai dengan AD/ART untuk memberhentikan Saudara Bowo Sidik Pangarso sebagai Pengurus DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I dan jabatan lainnya yang terkait Partai Golkar," ujar Lodewijk.

Baca: Bowo Sidik Terjaring OTT KPK, Sekjen Partai Golkar: Kami Tidak Memberikan Bantuan Hukum

2. Ace Hasan Syadzily

Menanggapi dugaan persiapan 'serangan fajar' oleh Bowo Sidik, Koordinator Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan money politik di Pemilu 2019.

"Kami sama sekali tidak tahu ya, seorang Bowo telah menyiapkan bermiliar-miliar uang, menyiapkan uang tersebut dalam bentuk pecahan yang sudah diamplopin, kami partai terus terang saja tidak tahu."

"Partai tidak pernah memberikan semacam instruksi, imbauan atau perintah kepada semua kader yang nyaleg untuk misalnya melakukan serangan fajar," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (29/3/2019).

Menurut Ace, temuan untuk money politik itu masih berupa dugaan KPK.

Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengusutunya hingga kemudian dibuktikan di pengadilan.

"Itu sebetulnya baru dugaan dari KPK, uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan serangan fajar.

Jadi, oleh karena itu terkait dengan itu kita serahkan saja kepada KPK untuk dibawa dalam konteks ranah peradilan," katanya.

Ace mengaku kaget mendengar kabar tesebut, sebab posisi Golkar di dapil Bowo Sidik sudah cuku kuat sehingga tak perlu melakukan money politic.

"Sebetulnya di Dapilnya Pak Bowo itu hasil analisis kami Golkar itu kuat sekali. Bisa mendapatkan dua bahkan mendekati tiga kursi."

"Maka seharusnya cara-cara misalnya dengan melakukan serangan fajar itu tidak perlu dilakukan."

"Makanya kami sangat kaget ketika Pak Bowo melakukan dugaan rencana untuk melakukan money politic," kata dia.

Baca: OTT Bowo Sidik, Dahnil Sindir KPK: Kenapa Tak Buka 400 Ribu Amplop yang Ada Kode Capres Tertentu?

3. Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai elektabilitas Jokowi akan berantakan setelah Bowo Sidik ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurutnya, kejadian tersebut membuat masyarakat marah karena menganggap uang rakyat dipakai untuk politik uang atau money politics.

"Ini berantakan kan, masyarakat sederhana saja mikirnya 'oh begini ternyata duit kita dipakai untuk money politik' rakyat langsung marah ngeliat begini kejadian," ucap Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Fahri Hamzah pun menyoroti amplop-amplop yang digunakan untuk "serangan fajar" dalam Pemilu 2019 yang tidak ditunjukkan bagian dalamnya oleh KPK.

Menurutnya, ada rumor yang mengatakan di dalam amplop tersebut terdapat gambar pasangan calon tertentu.

"Tapi kan tadi malam rumornya kenapa amplop itu tidak dibuka, amplop itu katanya ada nama calon tertentu, ada gambar calon tertentu."

"Itu jadi masalah pokoknya kalau nggak transparan akan repot," ujar Fahri.

Baca: Respons KPK Sikapi Munculnya Dugaan Ada Kode Capres Tertentu di Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik

4. Dahnil Anzar

Terkait OTT KPK terhadap Bowo Sidik, Juru bicara (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anhar Simanjuntak menyindir KPK, Jumat (29/3/2019) melalui ciutan di akun Twitter-nya.

Kritikan itu dicuitkan atas sikap KPK yang dinilainya enggan membuka ribuan amplop 'serangan fajar' yang ikut diamankan dalam OTT.

Semula, Dahnil mengapresiasi OTT yang dilakukan KPK terhadap politisi Golkar tersebut.

Namun, lanjut Dahnil, KPK yang saat konferensi pers dihadiri Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan tidak membuka dan menunjukkan 400 ribu amplop berisikan uang.

Dahnil menyebut, ratusan ribu amplop yang diamankan dalam 84 kardus itu, diduga terdapat cap jempolnya.

Lebih lanjut Dahnil menambahkan, dalam setiap konferensi pers, sudah jadi kebiasaan KPK membuka barang bukti.

Namun, dalam konferensi pers OTT Bowo Sidik kemarin, Basaria Panjaitan melarang membuka barang bukti 400 ribu amplop tersebut.

Sekali lagi Dahnil menyebut, ribuan amplop itu sudah ada kode-kode calon presiden tertentu.

Baca: Bawaslu Sebut Kasus Bowo Sidik Pangarso Sebagai Peringatan Dini Antisipasi Praktik Politik Uang

5. Bawaslu

Menanggapi dugaan persiapan 'serangan fajar' oleh Bowo Sidik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan kasus tersebut menjadi peringatan dini bagi penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Ini peringatan dini yang luar biasa, kemarin sampai ada uang yang sudah diamplopin dan mau dibagi."

"Ini kan sebenarnya lonceng buat kita semua untuk mengantisipasi soal politik uang ini," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Mencegah hal itu terjadi saat hari pencoblosan pada17 April 2019, Bawaslu dan seluruh jajarannya akan berpatroli untuk mengantisipasi praktik politik uang di tengah masyarakat.

Patroli antipolitik uang tersebut dilakukan dengan prinsip menebar ketakutan yang langsung menyerang psikologi bagi para pelaku praktik kotor itu, baik pihak pemberi maupun penerima.

"Kita instruksikan ke semua jajaran untuk memaksimalkan pencegahan. Dan pada saat masa tenang, kita akan patroli antipolitik uang, sebagaimana yang kita lakukan di Pilkada," ujarnya.

Baca: Kasus Bowo Sidik, Golkar : Kami Tak Pernah Beri Instruksi kepada Caleg untuk Lakukan Serangan Fajar

6. Ketua KPU

Ketua KPU RI, Arief Budiman melihat penetapan tersangka terhadap Bowo Sidik Pangarso selaku caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah II masih belum punya kekuatan hukum tetap.

Untuk itu, KPU tidak dapat mencoret nama Bowo dari daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019.

Sebab, Bowo belum terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"(Bowo) memang masih caleg. Kan belum ada putusan inkrah," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Arief bilang, pihaknya baru akan mengambil keputusan terhadap pencalonan caleg DPR RI Dapil Jateng II itu jika putusan hukum yang bersangkutan sudah inkrah.

Hal itu sesuai Surat Edaran KPU Nomor 31 Tahun 2019, tentang aturan pencalonan caleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pascapenetapan DCT.

"Ya nanti kita tunggu putusan inkrahnya seperti apa," ungkap Arief.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Elektabilitas Jokowi Akan Berantakan Akibat Kasus Bowo Sidik Pangarso

7. Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta agar kasus yang menjerat Bowo Sidik tak dipolitisasi.

"Jadi ini tidak usah dibawa ke politisasi. Kita di sini tidak bicara politisasi. Ini adalah faktanya. Saya hanya mengimbau masyarakat pintar memilih."

"Jadi, ini jangan dibawa-bawa ke ranah politik, tapi ini fakta yang kita temukan di lapangan. Supaya tidak dilakukan oleh yang lain juga," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan, Jumat (29/3/2019).

Terkait penemuan 400 ribu amplop berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu senilai Rp 8 miliar yang diduga untuk 'serangan fajar', Basaria memastikan itu atas kepentingan Bowo Sendiri, bukan capres tertentu.

"Ndak.. ndak.. ndak ada, ini sudah pasti dia (Bowo) katakan, ini keperluan dia sendiri. Jadi jangan dibawa kemana-mana," katanya.

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas