Prabowo Subianto Sebut Ada Kebocoran Anggaran, Berikut Reaksi Jokowi-Ma'ruf hingga Klarifikasi KPK

TRIBUNNEWS.COM - Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran negara saat berpidato dalam kampanye akbar yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta pada Minggu (7/4/2019).

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Capres nomor urut 02 tersebut mengaku selalu diejek oleh para elite lantaran mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Prabowo menambahkan, sekitar tiga hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebocoran anggaran negara mencapai Rp 2.000 triliun.

"Tahu-tahu tiga hari yang lalu, KPK mengatakan, yang bocor itu Rp 2.000 triliun," ungkap Prabowo.

"Selama ini, Prabowo katakan kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun, KPK katakan Rp 2.000 triliun," tambahnya dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Sebelumnya, Prabowo juga mengatakan hal serupa saat berpidato di acara silaturahim Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) malam.

Pernyataan Prabowo Subianto tentang kebocoran anggaran negara ini rupanya menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Mulai dari KPK hingga rival politiknya pasangan Capres Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Lalu bagaimana komentar mereka?

Berikut ulasannya yang telah dirangkum Tribunnews.com:

Baca: Sempat Mengadu ke Jokowi dan Prabowo, Bibi Kembali Pertanyakan Keadilan untuk Vanessa Angel

1. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan

Terkait pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran negara, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala pada Minggu (7/4/2019) dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Menurut Pahala, hal itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh.

Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah, sekarang, kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," terang Pahala kembali dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Pahala menambahkan, apabila Indonesia meningkatkan rasio pajakseperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia dapat memperoleh penerimaan pajak lebih maksimal.

"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," tambahnya.

Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah sehingga ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya.

Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.

"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya. Nah saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.

2. Jokowi

Berbeda dengan Pahala Nainggolan, menanggapi pernyataan Prabowo, Jokowi justru meminta rival politiknya tersebut untuk membuktikan pernyataannya.

"Jangan dari sampai sekarang bocar bocor bocar bocor, yang mana bocornya tunjukkan. Kita ini juga ingin memperbaiki," ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4/2019) dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Tak hanya itu, menurut Jokowi jika memang menurut Prabowo terjadi kebocoran anggaran negara, seharusnya hal tersebut langsung dilaporkan pada KPK tentunya dengan disertai bukti.

"Kalau bocor, ya laporkan saja ke KPK. Yang bocor di sebelah mana. Bocornya di keran yang mana, di sektor apa. Jumlahnya berapa, bawa bukti-bukti nih KPK gitu, tangkap itu," imbuhnya.

"Kita ini ingin memperbaiki, mungkin ada kebocoran, tapi tunjukkan demi kebaikan," pungkasnya.

Baca: Tak Ada Nama Ajudan Prabowo dalam Daftar Saksi Sidang Kasus Ratna Sarumpaet yang Diajukan JPU

3. Ma'ruf Amin

Senada dengan Jokowi, Ma'ruf Amin juga meminta Prabowo Subianto melaporkan kebocoran anggaran negara tesrebut ke KPK.

"Bocornya di mana? Kalau ketahuan bocornya tinggal nunjukin. Tinggal perintah kepada KPK," tutur Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

"Ini yang dimaksud bocor itu yang mana? Bocornya di mana? Kan' mesti jelas. Tinggal dikejar saja sama KPK. Mana itu yang bocor," tambah Cawapres nomor urut 01 tersebut.

4. Wakil Ketua KPK ‎Saut Situmorang

Terkait pernyataan Prabowo Subianto tersebut, wakil ketua KPK Saut Situmorang akhirnya angkat bicara.

Menurutnya, hal itu merupakan sebuah kesalahan persepsi.

Dilansir oleh Tribunnews.com, Saut menjelaskan yang dimaksud KPK adalah potensi penambahan anggaran sekira Rp 2.000 triliun, bukan kebocoran anggaran negara Rp 2.000 triliun.

‎Menurutnya, pihaknya berdiskusi bahwa APBN Indonesia bisa mencapai Rp 4.000 triliun.

Dengan jumlah APBN saat ini sekitar Rp 2.400 triliun, maka potensi yang bisa didapat adalah sekitar Rp 2.000 triliun.

"Saya mengatakan Indonesia bisa ngumpul sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun. kami berdiskusi di banyak tempat, kita tuh bisa ngejar Rp 4.000 triliun, bisa ngejar," tegas Saut di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

"Jadi kekurangannya sekitar Rp 2.000 triliun. Jadi itu bukan kebocoran, tapi potensi penambahan. Jadi berpikiran bukan saya, kita juga dalam diskusi di banyak tempat itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh Ibu Basaria Panjaitan itu adalah kita tuh sebenarnya punya potensi banyak lagi. Anda bisa bayangkan enggak kalau APBN kita sampai Rp 4.000 triliun, BPJS-nya gimana sekarang Rp 2.200," terangnya.

(Tribunnews.com/Fathul Amanah)