TRIBUNNEWS.COM - Video yang memperlihatkan temuan surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Malaysia beredar di media sosial.

Berdasarkan informasi dari video itu, temuan surat suara tercoblos itu terjadi di Selangor, Malaysia.

Dalam video itu, dilaporkan surat suara Pilpres tercoblos untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) - KH Maruf Amin.

Sedangkan surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) tercoblos untuk Partai NasDem dengan caleg DPR RI nomor urut 3 atas nama Ahmad dan nomor urut 2 Davin Kirana.

Baca: Sikapi Temuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia, BPN Imbau Relawan Prabowo-Sandi Kawal Pemilu 2019

Atas beredarnya video itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan video tersebut bukan hoaks.

Berikut perkembangan terkini atas temuan surat suara tercoblos itu:

1. Sosok Davin Kirana, Caleg yang Namanya Tercoblos di Surat Suara

Nama Davin Kirana menjadi perbincangan hari ini setelah adanya video yang viral soal surat suara di Malaysia.

Nama Davin Kirana diduga dalam surat suara di Malaysia sudah tercoblos

Davin Kirana merupakan pria berusia 22 tahun.

Davin Kirana adalah anak sulung dari bos Lion Air, Rusdi Kirana, yang kini menjabat sebagai Dubes RI di Malaysia.

Davin Kirana memilih karirnya sendiri untuk menjadi caleg DPR dari Partai Nasdem untuk Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu

"Kayaknya iya, sih, itu putranya Pak Rusdi Kirana," kata Sekjen Partai Nasdem Johny F Plate seperti dikutip dari Warta Kota

Menurut Johnny, Davin Kirana merupakan generasi milenial.

"Ya politisi kan siapa saja boleh asal memenuhi syarat. Kalau lihat di CV sepertinya iya anaknya Pak Rusdi. Kan ini generasi milenial, ya," ucapnya.

2. BPN Minta Dubes RI untuk Malaysia Diganti

Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) Irawan Ronodipuro meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana terkait dugaan surat suara yang tercoblos, seperti digambarkan dalam video yang beredar.

Irawan menilai kasus tersebut telah mencoreng nama Indonesia di mata internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan negara," ujar Irawan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2019).

Baca: Respons Sekjen NasDem Sikapi Temuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Selain itu, lanjut Irawan, kasus dugaan suarat suara yang tercoblos harus diusut tuntas.

Menurut dia, beredarnya video itu menjadi bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019.

"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," kata Irawan.

3. Tanggapan TKN Jokowi-Maruf Amin

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto sepakat kasus surat suara yang tercoblos di Selangor, Malaysia, diusut tuntas.

Namun dia mengingatkan ada upaya berkali-kali untuk mendeligitimasi penyelenggara pemilu.

"Jadi dimungkinkan juga dalam kondisi seperti ini dibuat skenario tertentu untuk deligitimasi penyelenggara pemilu," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Hasto mengatakan, upaya deligitimasi dimulai dari munculnya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos.

Kemudian adanya seruan untuk melakukan people power jika salah satu pasangan calon kalah dalam Pilpres.

Ada juga hoaks mengenai hasil penghitungan suara di luar negeri yang mengunggulkan salah satu paslon.

"Jadi ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Ini sebuah desain untuk delegitimasi pemilu, ini sudah dilaksanakan secara efektif dan mohon maaf, seluruh kajian kami lakukan itu berasal dari tim kampanye pasangan 02," ujar Hasto.

Oleh karena itu, langkah yang paling tepat untuk menyikapi temuan ini adalah menunggu investigasi KPU dan Bawaslu.

Hasto mengatakan TKN Jokowi-Ma'ruf memberi dukungan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjaga kredibilitas mereka dari upaya deligitimasi.

"Kami dorong penyelenggara pemilu untuk merespons dengan baik karena ini semua untuk menjaga krediblitas dari penyelenggara pemilu. Dan kami akan memberikan dukungan untuk itu," kata dia.

4. Soal Penghentian Pemilu di Malaysia, KPU Tunggu Permintaan Resmi dari Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) belum menerima surat dari Bawaslu soal permintaan penghentian sementara pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia.

Baca: Beredar Video Surat Suara Pemilu 2019 Tercoblos di Malaysia, Ini Respons KPU hingga Tanggapan Jokowi

Oleh karenanya, KPU belum akan mengambil langkah hingga Bawaslu bersurat secara resmi.

"Kami belum bisa merespons pernyataan Bawsalu, karena sampai dengan saat ini, sampai dengan sore ini KPU belum mendapatkan surat secara resmi dari Bawaslu," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019) seperti dikutip dari Kompas.com. 

Wahyu mengatakan, prinsipnya KPU ingin mendapatkan informasi lebih dahulu.

KPU akan melakukan klarifikasi sehingga mendapat informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan itulah yang menjadi dasar bagi KPU untuk mengambil langkah berikutnya.

"Jadi sebelum mendapatkan informasi data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentu kami belum bisa mengambil langkah berikutnya," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sementara proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia.

Hal ini menyusul adanya surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.

"Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia, sementara, sampai semua jelas, ada kegiatan yang terstruktur, sistematis, masif (TSM)," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).

(Tribunnews.com/Daryono)